Jakarta, RedaksiManado.Com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 pada Oktober 2016 lalu.
Dalam APBN 2017 disebutkan pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.750 triliun, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.748 triliun dan penerima hibah sebesar Rp 1.372 triliun.
Untuk belanja negara tahun 2017 disepakati sebesar Rp 2.080 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.315 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 764 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transfer dana ke daerah pada tahun ini sudah sangat banyak, terdiri dari dana alokasi khusus (DAK), dana desa serta dana alokasi umum (DAU). Belanja pemerintah pusat dengan dengan dana ke daerah disebut hanya berbeda Rp 1 triliun saja.
"Transfer daerah sudah sangat besar, kita harapkan daerah bisa meningkatkan kapasitas melayani masyarakat dengan baik," ucap Sri Mulyani Meski demikian, Sri Mulyani masih menemukan berbagai fakta dari tidak efektifnya penyerapan transfer ke daerah dan dana desa di sejumlah daerah.
"Jumlah uang naiknya sudah luar biasa besar, namun kualitas perbaikan SDM kita diukur dari pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan itu tidak meningkat secara cukup besar," kata Sri Mulyani.
Hal ini menjadi indikator adanya krisis dari sisi manajemen dan kepemimpinan di daerah. Padahal, penyaluran dana ke daerah saat ini sudah lebih baik. Terlihat dari pemanfaatan dana daerah, di mana belanja pegawai mengalami penurunan dan ini dapat dialokasikan untuk infrastruktur. "Itu adalah krisis dari sisi ide, kemampuan untuk menyalurkan dan faktor korupsi dan tata kelola tidak baik," Ujarnya
"Kalau sekarang desa mendapat sumber maka masyarakat berharap dalam beberapa tahun ke depan, angka kemiskinan di pedesaan harusnya menurun," ujar Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Kamis (2/3).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pemerintah akan gagal jika angka ketimpangan ekonomi di daerah tidak berkurang.
"Kalau dia tidak menurun, ini artinya suatu kegagalan bersama. Kami melihat memang kita perlu meningkatkan berbagai hal, kalau dilihat dari berbagai alokasinya, seluruh transfer ke daerah sebetulnya tujuannya adalah untuk menggempur masalah kemiskinan, baik itu dari sisi biaya pendidikan, dana kesehatan, kemudian dari sisi perbaikan infrastruktur mendasar," jelasnya.
Untuk itu, dia menyadari masih banyak yang harus diperbaiki dari semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah secara optimal dalam penyaluran dana desa.
"Perangkat desa belum memadai, kompetensi dari tenaga pendamping juga belum ada, dan ini adalah salah satu PR karena anggarannya sudah dialokasikan. Tapi orang yang menjaga, membimbing, melaksanakan belum tersedia dan ini menjadi suatu tantangan yang sifatnya sangat pressing karena sudah terjadi di 2017, sehingga kita harapkan ada evaluasi," pungkasnya. [TL]
