Ini rapat perdana. Setelah pucuk si beringin, Setya Novanto, diterpa badai besar. Dugaan korupsi e-KTP, yang heboh sepekan belakangan. Proyek raksasa senilai Rp 5,9 triliun itu diduga penuh patgulipat. Dua pejabat Kemendagri jadi terdakwa. Dari ruang sidang kedua orang inilah badai itu datang.
Meski peran Novanto dalam kasus ini semakin jelas, tapi barisan pendukungnya di jajaran petinggi Golkar siap membela di garda terdepan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham bersuara lantang bakal membela mati-matian Novanto atas laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Novanto dilaporkan MAKI atas dugaan kebohongan publik dalam kasus e-KTP.
Dakwaan jaksa menyebutkan, sejumlah tokoh diduga menerima duit. Sejumlah anggota dewan di Senayan. Mantan menteri, menteri, hingga Ketua DPR Setya Novanto yang menahkodai Golkar. Dalam dakwaan itu disebutkan, Novanto diduga menerima sejumlah Rp 574 miliar. Dari proyek ini negara dirugikan Rp 2,3 triliun. Luar biasa besar.
Novanto sudah dipanggil KPK. Tanggal 7 Januari lalu. Dia membantah keras menerima uang dari proyek ini. Sejumlah petinggi Golkar juga membantah duit itu mengalir ke partai. Golkar dan juga Novanto, kata mereka, bersih dari kasus ini. Para penyidik KPK tampaknya harus bekerja keras membuktikan dakwaan itu. Sejumlah kalangan mendesak komisi itu segera mengusut aliran dana ke sejumlah tokoh ini.
Akankah Golkar terseok karena kasus ini? Sekjen Golkar, Idrus Marham, mengakui badai kasus ini memang bisa mengganggu konsolidasi partai jelang pemilu. Mungkin itu sebabnya mereka merapatkan barisan. Yorrys Raweyai menegaskan, bahwa salah satu agenda rapat kemarin itu membahas kasus e-KTP ini.
Yorrys yang menjabat sebagai Kedua Bidang Politik dan Hukum itu, menyampaikan bahwa partai sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada proses hukum. Rudi Alfonso ditunjuk menangani kasus ini. "Kami sepakat menyerahkan kepada proses hukum," kata Yorrys, kepada Merdeka.com, Kamis (16/3).
Golkar dikenal sebagai partai yang paling dinamis. Kasus seperti ini bisa saja menjungkalkan sang ketua umum dari pucuk. Perkubuan di partai itu cukup kencang. Amankah posisi Novanto? Yorrys mengakui memang riak perpecahan terdengar sayup setelah kasus ini. Tapi Golkar, lanjutnya, adalah partai besar yang sudah terbiasa dihantam isu korupsi, jelang hajatan Pemilu.
"Kami pernah diterpa isu. Tahun 2004 dulu Akbar Tandjung dihajar kasus Bulog Gate. Sebagai partai yang dewasa, kami mampu memahami konflik," katanya. Rapat kemarin itu, lanjutnya, untuk menyamakan persepsi. Dinamika internal partai ini akan bermuara pada 27 April nanti saat Rapimnas Golkar.
Rapat di markas beringin itu juga sempat berjalan panas. Terjadi ketegangan antara Yorrys dan Fahd A Rafiq, loyalis Novanto. Ketegangan ini pun diakui oleh Yorrys, sayang, dia tak mau memperdalam, kenapa bisa sampai terjadi ketegangan itu.
"(Fahd) Merasa bahwa apa yang saya sampaikan tidak sesuai, itulah demokrasi, rapat kemarin dinamis," jelas Yorrys membantah ada keributan.
Dalam rapat itu, Setya Novanto meminta seluruh pimpinan agar mensosialisasikan posisi Golkar dalam kasus ini kepada pengurus provinsi, kabupaten dan semua kader. Sang ketua juga meminta agar para kader diberitahu bahwa dia bersih dari kasus ini. Sosialisasi itu, kata Novanto sebagaimana dikutip Yorrys, "Supaya presepsi para kader sama dalam kasus ini," kata dia.
Dalam rapat kemarin itu, para pimpinan sepakat mengamankan posisi Novanto dari kursi ketua. Tidak ada yang bicara soal Munaslub. Semua masih setia dengan Novanto. "Kemarin kita sepakat jangan berpikir Munaslub," tegas Yorrys. [TL]
