SANGIHE, RedaksiManado.Com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat koordinasi tindaklanjut Program Kerja 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe periode 2017-2022 Jabes Ezar Gaghana SE ME-Helmud Hontong SE, di ruang serbaguna sekitar pukul 11.00 Wita, Senin (29/5/2017).
Hadir pada acara tersebut, antara lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs J Kakondo MSi, Asisten II Ben Pilat ST, Asisten III Drs John Harikedua MSi, Staf Ahli Jeffry Gaghana SH MH, serta para kepala satuan kerja perangkat daerah.
Staf Ahli Jeffry Gaghana SH MH menjelaskan, pentingnya mendukung program kerja 100 hari, agar pelaksanaannya saling menopang bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Upaya menindaklanjutinya harus maksimal. Melengkapinya satu sama lain dan ditangani secara bersama-sama," tutur dia.
Kepala Bappeda setempat, Drs J Kakondo MSi juga menjelaskan, sudah menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap salah satu pelayanan dasar berupa kesehatan.
"Yakni layanan peserta BPJS harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, di dalamnya warga yang kurang mampu. Biaya perawatan medis di rumah sakit, pemerintah daerah juga peduli dan perlu kepekaan menanganinya," jelas dia.
Sementara itu, Asisten II Ben Pilat ST menambahkan, penanganannya termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan pasien."BPJS tak hanya berlaku pada keikutsertaan. Ada keluhan karena harus membeli obat sendiri, padahal peserta BPJS. Pemerintah daerah bisa akomodir penyediaan obat-obat yang diperlukan," ucap Pilat.
Ditambahkan Asisten III Johny Harikedua MSi, yakni menyiapkan hal-hal yang perlu dibantu, diantaranya biaya transpor, biaya perawatan dan kembali ke rumah. "Dinas Kesehatan agar bisa menindaklanjutinya. Kalau tak maksimal, maka Pemerintah Daerah bisa rugi karena biaya yang disediakan besar," jelas dia. (CR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar