LOLAK, RedaksiManado.Com ~ Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow diduga bermasalah. Mulai dari belum dibayarkan honor tenaga Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang berjumlah sekitar 160 orang hingga ketidakharmonisan Ketua Panwaslu dengan dua anggotannya.
Sementara, Pilkada Bolmong tinggal seminggu waktu pencoblosan. Anehnya, alat sosialisasi yang sudah dianggarkan pemerintah kepada Panwaslu minim.
Menurut sumber yang layak dipercaya, honor PPL setiap orang sebsar Rp100 ribu hingga kini tidak dibayarkan Panwaslu. Belum lagi, pengadaan alat sosialisasi (stiker, baliho, spanduk) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditengarai diambilalih Ketua Panwaslu.
“Aturannya proses pengadaan harus lewat PPK. PPK yakni Sekretaris Panwaslu. PPK bikin kontrak kerja dengan pihak ketiga. Tapi kenyataan, semua itu diduga diambilalih Ketua Panwaslu. Sehingga PPK tidak dlibatkan dalam proses kontrak,” ujar sumber tadi kepada beritakawanua.com, Selasa (7/2/2017).
Selain itu, ditangarai tandatangan salah seorang anggota Panwaslu bernama Irvan Manangin, dipaslukan sewaktu proses kasus Penjabat Bupati Bolmong. Pasalnya, pada tanggal 16 November 2016, Irvan sedang berada di Bali. Tapi, tandatangan Irvan pada berkas Penjabat Bupati Bolmong yang dilaporkan Panwaslu, untuk disorong ke Hukum Pendidikan Pelanggaran ditengarai dipalsukan orang lain.
“Tanda tangan Irvan diduga dipalsukan,” ujar sumber tersebut.
Ketika dikonfirmasikan kepada Irvan, yang bersangkutan mengakui tidak berada di Bolmong pada tanggal 16 November 2016. “Saya sedang berada di Bali pada tanggal itu,” ungkap Irvan melalui handphone kepada beritakawanua.com.
Irvan takut membeberkan masalah itu kepada wartawan. Diduga, dirinya takut kepada Ketua Panwaslu Bolmong. “Tolong tidak usah ditulis,” papar Irvan.
Sayangnya, Ketua Panwaslu, Neni Kumayas sulit dihubungi melalui handphone.(LW)
