MANADO, RedaksiManado.Com – Masa reses pertama 2018 dimanfaatkan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda SH, MH, menyerap aspirasi masyarakat kelurahan Paal Dua dan kelurahan Ranomuut, kecamatan Paal Dua, Kamis (3/5/2018) malam.
Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan reses adalah untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan atau menjaring aspirasi masyarakat/konstituennya di masing-masing daerah pemilihan (Dapil), untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD
Bertempat di kelurahan Ranomuut, James Karinda menerima banyak aspirasi masyarakat termasuk para guru sekolah minggu di GMIM Sion Ranomuut.
Enci Eva misalnya, menyoroti soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program BPJS merupakan program pemerintah namun banyak pemerintah daerah tidak memberikan jaminan. Bidang pendidikan banyak sekolah mengganti pungutan uang komite dengan partisipasi namun bersifat paksaan.
“SPP dihilangkan namun berganti menjadi uang komite, banyak kritikan kemudian berubah menjadi partisipasi namun bersifat paksaan. Padahal, setahu kami sudah ada dana BOS, apakah tidak cukup?” Terang Enci Eva.
James Karinda yang disapa Engku James, sebagai anggota Komisi Anak Sekolah Minggu di GMIM Sion Ranomuut, membenarkan pendapat Enci Eva. Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan implementasi JKN dari pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi belum terlibat pada pembiayaan JKN bagi masyarakat.
“Memang benar, saya mendapat informasi dari pimpinan BPJS bahwa Pemprov Sulut belum terlibat apapun, dalam penganggaran untuk menarik beban masyarakat, padahal JKN BPJS adalah program sangat penting dari Jokowi-JK,” tukas James Karinda.
Sementara terkait keluhan sekaligus laporan masih ada sekolah memungut dana komite bersifaat paksaan, calon anggota DPR-RI pada Pemilu 2019 ini, berjanji akan menindaklanjuti. Undangan hearing menjadi opsi akan dilakukan DPRD Sulut melalui komisi 4.
“SPP jadi komite kemudian partisipasi. Saya berteriak terus, padahal ada dana BOS semuanya disitu, tambah dana APBD. Saya sudah sampaikan pada kepala dinas sebelum aparat hukum tangkap kepala sekolah. Kami akan agendakan hearing sekolah memungut uang komite bersifat paksaan,” tandas James Karinda.
Kegiatan reses diawali ibadah dipimpin Pdt. Grace Sumampow-Sanger STh, dihadiri Camat Paal Dua Glenn Kowaas, Lurah Ranomuut James Kairupan dan ratusan warga. **(Njel)
Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan reses adalah untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan atau menjaring aspirasi masyarakat/konstituennya di masing-masing daerah pemilihan (Dapil), untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD
Bertempat di kelurahan Ranomuut, James Karinda menerima banyak aspirasi masyarakat termasuk para guru sekolah minggu di GMIM Sion Ranomuut.
Enci Eva misalnya, menyoroti soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program BPJS merupakan program pemerintah namun banyak pemerintah daerah tidak memberikan jaminan. Bidang pendidikan banyak sekolah mengganti pungutan uang komite dengan partisipasi namun bersifat paksaan.
“SPP dihilangkan namun berganti menjadi uang komite, banyak kritikan kemudian berubah menjadi partisipasi namun bersifat paksaan. Padahal, setahu kami sudah ada dana BOS, apakah tidak cukup?” Terang Enci Eva.
James Karinda yang disapa Engku James, sebagai anggota Komisi Anak Sekolah Minggu di GMIM Sion Ranomuut, membenarkan pendapat Enci Eva. Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan implementasi JKN dari pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi belum terlibat pada pembiayaan JKN bagi masyarakat.
“Memang benar, saya mendapat informasi dari pimpinan BPJS bahwa Pemprov Sulut belum terlibat apapun, dalam penganggaran untuk menarik beban masyarakat, padahal JKN BPJS adalah program sangat penting dari Jokowi-JK,” tukas James Karinda.
Sementara terkait keluhan sekaligus laporan masih ada sekolah memungut dana komite bersifaat paksaan, calon anggota DPR-RI pada Pemilu 2019 ini, berjanji akan menindaklanjuti. Undangan hearing menjadi opsi akan dilakukan DPRD Sulut melalui komisi 4.
“SPP jadi komite kemudian partisipasi. Saya berteriak terus, padahal ada dana BOS semuanya disitu, tambah dana APBD. Saya sudah sampaikan pada kepala dinas sebelum aparat hukum tangkap kepala sekolah. Kami akan agendakan hearing sekolah memungut uang komite bersifat paksaan,” tandas James Karinda.
Kegiatan reses diawali ibadah dipimpin Pdt. Grace Sumampow-Sanger STh, dihadiri Camat Paal Dua Glenn Kowaas, Lurah Ranomuut James Kairupan dan ratusan warga. **(Njel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar