Berdasarkan R-APBNP 2017, anggaran untuk Kemenko Polhukam dipotong sekitar Rp40 miliar dari sebelumnya Rp322,9 miliar menjadi Rp282,9 miliar, sedangkan anggaran Kemenko Kemaritiman dipangkas Rp50 miliar, yaitu dari Rp350,5 miliar menjadi Rp300,5 miliar.
"Dengan ini disetujui," ujar Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin usai rapat dengan kedua kementeriaan tersebut, Senin (10/7).
Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto mengaku, tak mempermasalahkan kebijakan pemangkasan anggaran yang diminta pemerintah pusat pada kementeriannya. Toh, pemangkasan berasal dari pos-pos yang tidak begitu mendesak. Misalnya, dari pos belanja non operasional, perjalanan dinas, hingga rapat di luar kantor.
"Dengan pemotongan ini, kami usahakan tidak berpengaruh pada kinerja kami," ucap Wiranto saat rapat bersama Banggar DPR.
Senada dengan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, pemotongan anggaran tak berpengaruh banyak pula pada kinerja kementerian.
"Dipotong Rp50 miliar, ini angka tidak besar. Pengaruhnya tidak besar," kata Luhut.
Secara keseluruhan, dalam R-APBNP 2017, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp16 triliun.
Menurut Kementerian Keuangan, pemangkasan anggaran bertujuan untuk menutup pembengkakan anggaran belanja negara pemerintah pusat dalam R-APBNP 2017 yang meningkat dari Rp1.315,5 triliun menjadi Rp1.327,7 triliun sampai Rp1.351,6 triliun.
Adapun, pembengakan anggaran belanja negara berasal dari penambahan anggaran subsidi sektor energi yang melonjak Rp25,8 triliun dalam R-APBNP 2017. (Alen)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar