PHK di Freeport Upaya Adu Domba Rakyat Dengan Pemerintah Indonesia

RedaksiManado.Com - Baru-baru ini manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengeluarkan interoffice memorandum yang berisikan pengurangan tenaga kerja secara siginifikan. Namun, menurut Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) itu hanya upaya adu domba, Kamis (1/3).

Besarnya pengurangan pegawai yang dilakukan Freeport lantaran belum adanya capaian dalam negoisasi dengan pemerintah Indonesia soal eskpor konsentrat, menurut Ketua JAMAN, Iwan Dwi Laksono, tindakan tersebut memang disengaja.

"Freeport gunakan karyawan untuk adu domba rakyat dengan pemerintah,"

Ditambahkan Iwan, tindakan untuk menekan pemerintah Indonesia, agar pemerintah menerima permintaan yang diajukan oleh perusahaan tersebut terkait ketidaksanggupannya terhadap perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Freeport sengaja menggunakan pekerja untuk menekan pemerintah agar dikabulkan permintaannya," ujarnya.

Iwan juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar tidak bergeming dengan tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini adalah pemerintahan yang berdaulat, tidak bisa ditekan dan diatur oleh siapapun. 

"Pemerintah Indonesia jangan hiraukan tekanan dan ancaman tersebut, pemerintah kita berdaulat saat ini, tidak bisa ditekan siapapun," jelas Iwan.

Sebelumnya, President dan CEO Freeport-McMoran Inc Richard C. Adkerson mengatakan bahwa larangan ekspor menyebabkan perusahaan tersebut harus mengurangi produksinya. Izin ekspor konsentrat tembaga, emas, dan perak yang diproduksi oleh Freeport telah berakhir pada 12 Januari. Sehingga berdampak pada ribuan tenaga kerja. [TL]