13 PPK Dinas PUPR Minsel Mundur, 94,3 M Proyek Terancam, Ini Penyebabnya

MINSEL, RedaksiManado.Com – Pasca 13 pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel)  mundur, 22 paket proyek bernilai Rp 94.326.950.000 terancam tak tuntas dilaksanakan.

Kabar yang santer beredar, sikap mundur dari ke-13 PPK tersebut gara-gara sering dipanggil pihak kepolisian dan dimintai keterangan terkait proyek-proyek yang ada.

‘’Ya, kami tak bisa leluasa lagi bekerja sebagai PPK untuk memroses administrasi tender 22 paket proyek DAK APBN dan APBD 2017 karena terlalu banyak intervensi, bahkan kami sering terganggu dengan pemeriksaan pihak kepolisian terkait proyek-proyek yang berjalan,” ujar salahsatu personil PPK di Dinas PUPR Minsel, Kamis (9/2).

Ia melanjutkan, menjadi persoalan utama lagi, jika pihaknya meneruskan proyek, maka bisa dinilai tidak sah lagi karena SK semua PPK yang dikeluarkan Kepala Dinas PUPR Minsel dianggap tidak sah lagi sebab  Kepala Dinasnya sudah memasuki masa pensiun.

“Oleh sebab itu, kami lebih memilih menjadi staf ketimbang menimbulkan gejolak dengan keluarga. Kami juga dipanggil polisi atau penegak hukum, bilamana dimintai keterangan terkait pekerjaan proyek,” ujar sumber yang enggan dipublish namanya ini.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU & PR Minsel, Ventje Karouwan, ST MSi membenarkan soal 13 PPK di lingkungannya yang menyatakan mundur dan tidak siap lagi menangani 22 proyek yang sudaah tender akhir Desember 2016.

‘’Bahwa, mundurnya 13 PPK, itu adalah hak mereka. Walau diakuinya, Dinas PU & PR Minsel memiliki 17 orang bersertifikat PPK. Tapi, soal ke-13 orang yang mundur sebagai PPK itu kewenangan mereka. Pada prinsipnya, saya tak bisa menjelaskan sedetail mungkin. Biar anda konfirmasi Kepala Dinas PU & PR Minsel,’’jelas Karouwan.

Dari wartawan hingga bulan Februari 2017 belum ada tanda-tanda dimulainya pekerjaan 22 paket. Bahkan, pihak Dinas PU & PR Minsel belum bisa menjelaskan lokasi 22 paket yang telah ditender. Melihat hal diatas, pembangunan Minsel tahun 2017 ini terancam dilaksanakan. (SM)