"Hingga kini, lowongan kerja tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, mengingat untuk bisa bekerja di luar negeri harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti kemampuan berbahasa asing serta sertifikasi tenaga keperawatan," ujarnya saat sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kemarin.
Sebagaimana dikutip Antara, Nusron Wahid mengatakan, masing-masing negara sertifikat keperawatan yang dibutuhkan berbeda-beda, namun ada kecenderungan ketika memiliki sertifikasi profesi perawat atau National Council Licensure Examination for Registered Nurses (NCLEX-RN) bisa diterima bekerja di sejumlah negara di dunia.
Menurut dia, lulusan keperawatan yang ada di Tanah Air perlu memanfaatkan lowongan kerja tersebut, karena peluang diterima cukup besar dengan gaji yang cukup besar, dibandingkan bekerja di Tanah Air.
"Kualitas tenaga perawat di Tanah Air sudah mendapat pengakuan dunia, karena terbaik ketiga setelah Filipina dan Colombia," ujarnya.
Dalam rangka mendorong lulusan keperawatan bersedia bekerja di luar negeri, katanya, pemerintah menyelenggarakan program sertifikasi profesi keperawatan berstandar internasional secara gratis.
Peserta yang dipilih, kata dia, harus benar-benar mau bekerja di luar negeri, mengingat biaya untuk itu cukup besar. Apabila peserta mengikuti program kursus tenaga keperawatan untuk mendapatkan sertifikasi secara mandiri, katanya, biaya yang ditanggung berkisar Rp16 juta hingga Rp20 juta.
Ia berharap, program kegiatan tersebut bisa mengurangi tingkat pengangguran, khususnya dari lulusan keperawatan di Tanah Air yang setiap tahunnya meningkat tajam.
Berdasarkan data BNP2TKI, setiap tahun terdapat lulusan tenaga perawat sebanyak 43.150 orang dari 863 institusi pendidikan perawat di Tanah Air, sedangkan lapangan pekerjaan perawat yang tersedia di dalam negeri berkisar 14.000 hingga 15.000 lowongan.
Dengan demikian, lanjut dia, masih ada lulusan tenaga perawat yang mencapai 28.000 orang per tahunnya belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur.
"Pemerintah memang sedang mendorong peningkatan penempatan TKI formal, menyusul adanya moratorium TKI informal ke Timur Tengah," ujarnya. (TL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar