SULUT, RedaksiManado.Com -- Keadilan serta kesetaraan Gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon positif dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan daerah. Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi utara Olly Dondokambey SE pada acara pembukaan rapat koordinasi pengarusutamaan gender bagi pembinaan dan UKM Se-Provinsi Sulut yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE, MS, Rabu (21/3/2018) di hotel Ibis manado.
Dalam sambutan Sekprov mengatakan, kaum gender telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan global ( Millenium Development Goal's/ MDG's ) hasil kesepakatan dari negara seluruh dunia, yang artinya semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan prinsip kesetaraan.
Lanjut Sekprov, pemerintah indonesia telah menyepakati dan menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, dengan panduaan pelaksanaan antara lain, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena biasa gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender dibidang masing-masing.
Selanjutnya, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih membutuhkan kerja keras dan menuntut sinergitas segenap komponen pembangunan bangsa, terlebih banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki, yang di tentukan terutama oleh bedaya dan aspek yang menyantuh seperti penilaian sosial atau masyarakat umum terhadap perempuan karir, beban rangkap sebagai ibu rumah tangga dan pelaku bisnis dan keterbatasan mobilitas, dimana mengakibatkan perempuan seringkali terhambat oleh struktur sosial dalam penciptaan dan pengelolaan bisnis atau koperasi dan UKM.
Lebih jauh Sekprov mengatakan agar kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan untuk membuka wawasan tentang kesetaraan gender guna membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta, demi percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai instrumen terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas koperasi dan UKM provinsi sulawesi utara Ir. Happy Korah M.Si mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman terhadap koordinasi pengarusutamaan gender terhadap perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini menambah semangat integritas dan disiplin serta terciptanya profesional didalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam koordinasi pengarusutamaan gender antara laki-laki dan perempuan.
Hadir dalam acara ini para Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Se-Sulut(SE)
Dalam sambutan Sekprov mengatakan, kaum gender telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan global ( Millenium Development Goal's/ MDG's ) hasil kesepakatan dari negara seluruh dunia, yang artinya semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan prinsip kesetaraan.
Lanjut Sekprov, pemerintah indonesia telah menyepakati dan menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, dengan panduaan pelaksanaan antara lain, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena biasa gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender dibidang masing-masing.
Selanjutnya, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih membutuhkan kerja keras dan menuntut sinergitas segenap komponen pembangunan bangsa, terlebih banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki, yang di tentukan terutama oleh bedaya dan aspek yang menyantuh seperti penilaian sosial atau masyarakat umum terhadap perempuan karir, beban rangkap sebagai ibu rumah tangga dan pelaku bisnis dan keterbatasan mobilitas, dimana mengakibatkan perempuan seringkali terhambat oleh struktur sosial dalam penciptaan dan pengelolaan bisnis atau koperasi dan UKM.
Lebih jauh Sekprov mengatakan agar kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan untuk membuka wawasan tentang kesetaraan gender guna membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta, demi percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai instrumen terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas koperasi dan UKM provinsi sulawesi utara Ir. Happy Korah M.Si mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman terhadap koordinasi pengarusutamaan gender terhadap perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini menambah semangat integritas dan disiplin serta terciptanya profesional didalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam koordinasi pengarusutamaan gender antara laki-laki dan perempuan.
Hadir dalam acara ini para Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Se-Sulut(SE)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar