TOMOHON, RedaksiManado.Com ~ Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas Umum (PSUU) perumahan dan permukiman (Perkim) dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. terdorong akan hal ini perlu diatur lantasan hukum daerah dalam rangka melaksanakan hal ini
Setelah terbentuknya Pansus DPRD Kota Tomohon Kamis, 22/03/18 dilaksanakan rapar bertempat diruang rapat komisi 2 yang dipimpin Oleh ketua pansus James Kojongian, ST didampingi oleh anggota Pansus Harun Lululangi, Syane Mandagi, Michael Lala, Djemmy Sundah,SE dan Syenni Supit dan dihadiri Perangkat daerah dari dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tomohon
Menurut Kojongian saat diwawancarai redaksimanado.com seusai rapat bahwa "rapat awal ini untuk kita mengidentifikasi bahan bahan yang akan dimasukan dalam ranperda ini sekaligus untuk mengetahui data serta apa yang akan nanti diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah sehingga kita mempunyai kepastian hukum yang akan dituangkan dalam perda nanti"
Menurut Michael lala "Prasarana Perumahan dan pemukiman yang harus diserahkan nanti antara lain jaringan jalan, jaringan saluran Pembuangan limbah, Jaringan Saluran pembuangan air hujan (drainase) dan tempat pembuangan sampah"
"Sedangkan sarana yang harus diserahkan antara lain Sarana Perbelanjaan, sarana Pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir" Ujar Syane Mandagi
Sementara itu Harun Lullulangi menambahkan "Ultilitas Umum yang harus diserahkan antara lain Jaringan Air bersih, Jaringan Telepon, jaringan Listrik, Jaringan gas, Jaringan Transportasi, Pemadam kebakaran, serta sarana penerangan Jalan umum yang kesemuanya ini sudah dituangkan dalam permendagri 09/2009 " **(Nal12-3)
Setelah terbentuknya Pansus DPRD Kota Tomohon Kamis, 22/03/18 dilaksanakan rapar bertempat diruang rapat komisi 2 yang dipimpin Oleh ketua pansus James Kojongian, ST didampingi oleh anggota Pansus Harun Lululangi, Syane Mandagi, Michael Lala, Djemmy Sundah,SE dan Syenni Supit dan dihadiri Perangkat daerah dari dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tomohon
Menurut Kojongian saat diwawancarai redaksimanado.com seusai rapat bahwa "rapat awal ini untuk kita mengidentifikasi bahan bahan yang akan dimasukan dalam ranperda ini sekaligus untuk mengetahui data serta apa yang akan nanti diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah sehingga kita mempunyai kepastian hukum yang akan dituangkan dalam perda nanti"
Menurut Michael lala "Prasarana Perumahan dan pemukiman yang harus diserahkan nanti antara lain jaringan jalan, jaringan saluran Pembuangan limbah, Jaringan Saluran pembuangan air hujan (drainase) dan tempat pembuangan sampah"
"Sedangkan sarana yang harus diserahkan antara lain Sarana Perbelanjaan, sarana Pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir" Ujar Syane Mandagi
Sementara itu Harun Lullulangi menambahkan "Ultilitas Umum yang harus diserahkan antara lain Jaringan Air bersih, Jaringan Telepon, jaringan Listrik, Jaringan gas, Jaringan Transportasi, Pemadam kebakaran, serta sarana penerangan Jalan umum yang kesemuanya ini sudah dituangkan dalam permendagri 09/2009 " **(Nal12-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar