SULUT, RedaksiManado.Com -- Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2017 bertema "Memperkuat Momentum" yang dilaksanakan di Manado, Kamis (14/12/2017) pagi.
Dalam sambutannya, Kandouw mengatakan untuk mempercepat pembangunan, Pemprov Sulut akan mengoptimalkan realisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Sulut, rencana kerja serta pendanaannya.
"Sehingga sasaran dan prioritas pembangunan daerah di tahun 2018 dapat kita selesaikan bersama secara baik dan tuntas, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Adapun, RKPD 2018 bertajuk “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkepribadian melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Menuju
Sulawesi Utara yang Berdaya Saing"
Wagub Kandouw menuturkan, ada 10 prioritas pembangunan yang akan dikerjakan Pemprov Sulut pada tahun 2018.
"Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Pembangunan Pendidikan; Pembangunan Kesehatan; Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi; Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan)," ungkapnya.
"Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; Peningkatan Daya Saing Investasi; Pembangunan dan Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim," lanjutnya.
Disamping itu, Kandouw juga menyampaikan perkembangan positif terkait aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Bitung yang sebelumnya hanya terbatas pada tiga produk saja.
"Dulu aktivitas ekspor impor di Pelabuhan Bitung yang sebelumnya hanya dibatasi tiga produk saja. Pakaian, Barang Elektronik dan Hasil pertanian terbatas," bebernya.
Saat ini, lanjutnya, setelah dilobi oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE ke pemerintah pusat, Pelabuhan Bitung kini sudah terbuka untuk aktivitas ekspor-impor lainnya, seperti produk alas kaki, mainan anak-anak, kosmetik, obat tradisional dan keperluan lainnya.
"Kebijakan ini akan meningkatkan perekonomian di daerah," kata Kandouw lagi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Soekowardojo menerangkan, saat ini kondisi perekonomian Sulut saat ini cukup bagus. Hal ini terlihat dari indikator seperti inflasi tahun sebesar 0,38 persen. Jauh dari perkiraan sebelumnya.
Selain itu, Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1,4 triliun, serta "Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Sulut akan terus berkembang," katanya.
Usai pertemuan tahunan, ditempat yang sama dilanjutkan kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ketua Tim TPID Sulut yang juga Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, SE, M.TP menjelaskan komitmen TPID untuk menekan laju inflasi dengan mensinergikan program kerja seluruh instansi yang tergabung dalam organisasi tersebut.
"Program-program kerja antar instansi harus bersinergi agar selaras dan efektif dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil di Sulut," ujarnya.
Mokoginta juga menyebutkan, terkait perayaan natal dan tahun baru, Pemprov Sulut bersama instansi terkait telah melalukan sidak untuk mengecek harga dan mengetahui persedian bahan kebutuhan pokok di pasar Bersehati. Teringkap, dalam sidak tersebut harga kebutuhan pokok cukup stabil.
Untuk menekan harga kebutuhan pokok agar tidak terjadi kenaikan hingga menjelang Natal dan Tahun Baru 2018, TPID Kota Kediri beserta Polresta Kediri akan menggelar operasi pasar murni agar harga tetap stabil dan persedian tetap tercukupi.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jenny Karouw, Kepala Biro Ekonomi & SDA Franky Manumpil, perwakilan Forkopimda dan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Kandouw mengatakan untuk mempercepat pembangunan, Pemprov Sulut akan mengoptimalkan realisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Sulut, rencana kerja serta pendanaannya.
"Sehingga sasaran dan prioritas pembangunan daerah di tahun 2018 dapat kita selesaikan bersama secara baik dan tuntas, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Adapun, RKPD 2018 bertajuk “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkepribadian melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Menuju
Sulawesi Utara yang Berdaya Saing"
Wagub Kandouw menuturkan, ada 10 prioritas pembangunan yang akan dikerjakan Pemprov Sulut pada tahun 2018.
"Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Pembangunan Pendidikan; Pembangunan Kesehatan; Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi; Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan)," ungkapnya.
"Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; Peningkatan Daya Saing Investasi; Pembangunan dan Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim," lanjutnya.
Disamping itu, Kandouw juga menyampaikan perkembangan positif terkait aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Bitung yang sebelumnya hanya terbatas pada tiga produk saja.
"Dulu aktivitas ekspor impor di Pelabuhan Bitung yang sebelumnya hanya dibatasi tiga produk saja. Pakaian, Barang Elektronik dan Hasil pertanian terbatas," bebernya.
Saat ini, lanjutnya, setelah dilobi oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE ke pemerintah pusat, Pelabuhan Bitung kini sudah terbuka untuk aktivitas ekspor-impor lainnya, seperti produk alas kaki, mainan anak-anak, kosmetik, obat tradisional dan keperluan lainnya.
"Kebijakan ini akan meningkatkan perekonomian di daerah," kata Kandouw lagi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Soekowardojo menerangkan, saat ini kondisi perekonomian Sulut saat ini cukup bagus. Hal ini terlihat dari indikator seperti inflasi tahun sebesar 0,38 persen. Jauh dari perkiraan sebelumnya.
Selain itu, Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1,4 triliun, serta "Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Sulut akan terus berkembang," katanya.
Usai pertemuan tahunan, ditempat yang sama dilanjutkan kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ketua Tim TPID Sulut yang juga Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Edwin Silangen, SE, MS yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, SE, M.TP menjelaskan komitmen TPID untuk menekan laju inflasi dengan mensinergikan program kerja seluruh instansi yang tergabung dalam organisasi tersebut.
"Program-program kerja antar instansi harus bersinergi agar selaras dan efektif dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil di Sulut," ujarnya.
Mokoginta juga menyebutkan, terkait perayaan natal dan tahun baru, Pemprov Sulut bersama instansi terkait telah melalukan sidak untuk mengecek harga dan mengetahui persedian bahan kebutuhan pokok di pasar Bersehati. Teringkap, dalam sidak tersebut harga kebutuhan pokok cukup stabil.
Untuk menekan harga kebutuhan pokok agar tidak terjadi kenaikan hingga menjelang Natal dan Tahun Baru 2018, TPID Kota Kediri beserta Polresta Kediri akan menggelar operasi pasar murni agar harga tetap stabil dan persedian tetap tercukupi.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jenny Karouw, Kepala Biro Ekonomi & SDA Franky Manumpil, perwakilan Forkopimda dan instansi terkait lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar