Sri Mulyani Atur Strategi Lawan Pencucian Uang Teroris

Jakarta, RedaksiManado.Com -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal segera berkoordinasi lebih jauh dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) demi memerangi gerakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal itu dilakukan untuk memenuhi hasil evaluasi bersama (Mutual Evaluation Review/MER) dalam satuan tugas internasional, Financial Action Task Force (FATF).

Beberapa K/L tersebut, sambung Sri Mulyani, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). "Indonesia harus memanfaatkan secara baik dan kami akan kerja sama dengan PPTAK, BI, OJK, kami sendiri, dengan Kemenlu, untuk mengawal proses itu," ujar Sri Mulyani di kantornya, Senin (3/7).

Namun, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu belum menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama yang dimaksud dan target penyelesaian MER tersebut. Ia hanya bilang, hal ini akan diselesaikan pemerintah sesegera mungkin.

Sebab, Indonesia, menurut Sri Mulyani, telah mendapat kesempatan baik untuk ikut serta dalam FATF. Bahkan, restu dari petinggi FATF terbilang cepat diberikan kepada Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga sudah mendapatkan dukungan dari China, Jerman, dan Australia, sehingga akan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Indonesia dapat segera aktif dalam FATF. "Di awal, tiga negara mendukung dan kemudian hampir didukung semua anggota dari FATF. Ini hasil yang begitu penting karena biasanya kalau untuk masuk keanggotaan, proses kita harus menunggu 2-4 tahun, bahkan sebelum sekarang, biasanya tidak diterima," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden FATF Juan Manuel Vega-Serrano memutuskan segera memproses keanggotaan Indonesia dalam satgas tersebut. Keputusan itu didukung secara bulat oleh 37 anggota FATF, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Malaysia. Adapun hal tersebut diputuskan dalam Sidang Pleno FATF yang digelar pada medio juni di Valencia, Spanyol.

FATF merupakan satuan tugas yang dibentuk negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk memerangi kejahatan pencucian uang di tingkat internasional.Dalam High Level Symposium on Global Economic Governance in a Multipolar World yang merupakan rangkaian pertemuan G20 di Baden-Baden, Jerman, Jumat (17/3) lalu, Sri Mulyani menyampaikan keinginan Indonesia bergabung menjadi anggota FATF.

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (7/2), Vega-Serano secara resmi telah menyampaikan dukungan terhadap keinginan Indonesia yang akan bergabung melalui surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tertanggal 29 Juni 2017.

"Saya senang untuk menginformasikan kepada Anda [Sri Mulyani] bahwa [keinginan Indonesia menjadi anggota FATF] ini mendapatkan dukungan bulat dan Sidang Pleno menyepakati bahwa keanggotaan seharusnya terbuka untuk Indonesia," kata Vega-Serrano. (Alen)