Fraksi Partai Demokrat menolak usulan penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan Komisi III DPR setelah Fraksi Partai Demokrat berkonsultasi khusus dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, institusi pimpinan Agus Rahardjo itu harus dikawal dan diawasi dalam menjalankan tugasnya memberangus tindak kejahatan korupsi. "KPK tentu bukan malaikat, KPK perlu dikoreksi secara akuntable dalam mengawal kinerjanya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Untuk itu, kata Benny, Demokrat mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengawal kinerja KPK dalam memberantas korupsi secara adil. "Sehingga institusi yang akuntable dan tidak pilih kasih menggunakan kewenangannya dalam memberantas korupsi," tegasnya.
Hal itu, lanjut Benny, sebagaimana tujuan dari partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dalam memberantas korupsi. "DNA-nya partai Demokrat tentang pemberantasan korupsi tidak berubah," tegasnya.
Diketahui, hak angket KPK berawal dari hasil rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK beberapa waktu. Hak angket dipicu keraguan DPR akan ada atau tidaknya rekaman pengakuan anggota Komisi III DPR Miryam Haryani saat diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP. (TL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar