JAKARTA, RedaksiManado.Com – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak didampingi Kabag Humas dan Protokol Christo Kalumata SSTP menghadiri pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang kemaritiman Tahun 2017 oleh Presiden RI Ir Joko Widodo di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Kamis (4/5/17) dengan tema “Indonesia Poros Maritim Dunia” Dari Sumpah Palapa Hingga Nawacita.
Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa Indonesia selama ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, namun belum mendapat perhatian serius. disamping itu, pengembangan riset serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang maritim/kelautan masih sangat kurang.
Oleh karena itu, presiden mengharapkan ada terobosan-terobosan atau lompatan-lompatan besar nanti dalam pengembangan dunia kemaritiman, juga tak lupa memberdayakan para nelayan melalui pendekatan IPTEK untuk pengembangan perikanan termasuk pengenalan terhadap nelayan tentang “offshore aquaculture”.
Diketahui sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi nasional ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya menunjang program nawacita presiden RI untuk menggagas Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan berfokus pada 5 poros yaitu: 1. budaya maritim, 2. kedaulatan pangan di laut, 3. infrastruktur konektivitas maritim, 4. diplomasi maritim, 5. kekuatan pertahanan laut
Untuk menunjang akan hal ini maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 16 tahun 2017 tentang 7 pilar kebijakan kelautan indonesia.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah menteri, para gubernur, walikota/bupati se indonesia, kalangan akademisi dan profesional. Kehadiran Pemerintah Kota Tomohon melalui Wali Kota Jimmy Feidie Eman,SE.Ak dalam acara ini adalah dalam rangka mendengarkan arahan presiden sekaligus mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kamaritiman.
Eman mengatakan secara kewilayahan Pemerintah Kota Tomohon memang tidak memiliki laut, namun sebagai pemerintah kami juga wajib dan harus mengetahui kebijakan-kebijakan nasional yang sifatnya strategis termasuk di bidang kemaritiman atau kelautan, mengingat Kota Tomohon adalah bagian dari propinsi sulawesi utara yang memiliki wilyah laut cukup luas, serta letak geografisnya yang berada di bibir pasifik.
“Dengan mengetahui kebijakan-kebikana tersebut tentunya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan ke depan dalam rangka menangkap peluang-peluang pembangunan yang ada,” ujar Eman. (ABD)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar