 |
| Pemakaman pasien covid-19 di sebuah tempat pemakaman di DKI Jakarta |
JAKARTA, RMC - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah membuka data secara transparan. Hal ini perlu dilakukan setelah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut kematian akibat virus corona (Covid-19) di Indonesia melebihi angka 1.000 orang.
Mufidayati mengatakan transparansi data dari pemerintah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, data yang transparan juga bisa memacu kinerja pemerintah dalam menangani pandemi ini.
"Kita minta ada sinkronisasi data yang valid dan adanya transparansi dalam data. Supaya apa? Supaya kita bisa evaluasi secara sungguh-sungguh dan masyarakat awareness-nya (kesadaran) juga lebih tinggi," kata Mufidayati Seperti dilansir dari CNNIndonesia.Com, Senin (20/4).
Mufidayati mengatakan transparansi data dari pemerintah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, data yang transparan juga bisa memacu kinerja pemerintah dalam menangani pandemi ini.
"Kita minta ada sinkronisasi data yang valid dan adanya transparansi dalam data. Supaya apa? Supaya kita bisa evaluasi secara sungguh-sungguh dan masyarakat awareness-nya (kesadaran) juga lebih tinggi," kata Mufidayati Seperti dilansir dari CNNIndonesia.Com, Senin (20/4).
Senada dengan IDI, Mufidayati menduga angka kematian akibat corona telah lebih dari yang diumumkan pemerintah. Dia mengaku telah mengecek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Rangon, Jakarta yang menjadi tempat pemakaman pasien corona.
Menurut anggota dewan Dapil DKI Jakarta II itu, jumlah pemakaman dengan prosedur operasional standar Covid-19 di TPU Pondok Rangon melebihi jumlah kematian yang dicatat pemerintah.
"Sudah melebihi angka yang diumumkan. Itu kan berarti ada perbedaan data. Kita enggak mungkin menutup mata bahwa ada jenazah-jenazah yang diproses pemakamannya dengan SOP Covid," tuturnya.
Selain soal transparansi data, Mufidayati juga mendesak pemerintah memperbanyak tes massal corona. Dia mengatakan jika banyak tes yang dilakukan, upaya membendung persebaran akan semakin mudah.
Sementara Indonesia baru melakukan tes kepada sekitar 47 ribu orang hingga Minggu (19/4). Mufidayati menyebut jumlah itu terlampau sedikit karena hanya 0,017 persen dari total penduduk Indonesia.
"Kita angkanya paling rendah dibanding negara-negara yang lain jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini memprihatinkan," tuturnya.
Sebelumnya, IDI menyatakan angka kematian akibat virus corona (Covid-19) di Indonesia melebihi angka 1.000 orang. IDI mengatakan selama ini kematian pasien dalam pengawasan (PDP) corona tidak dicatat. Padahal banyak PDP yang dinyatakan positif corona beberapa waktu setelah meninggal dunia. **(Red/CNN)
Menurut anggota dewan Dapil DKI Jakarta II itu, jumlah pemakaman dengan prosedur operasional standar Covid-19 di TPU Pondok Rangon melebihi jumlah kematian yang dicatat pemerintah.
"Sudah melebihi angka yang diumumkan. Itu kan berarti ada perbedaan data. Kita enggak mungkin menutup mata bahwa ada jenazah-jenazah yang diproses pemakamannya dengan SOP Covid," tuturnya.
Selain soal transparansi data, Mufidayati juga mendesak pemerintah memperbanyak tes massal corona. Dia mengatakan jika banyak tes yang dilakukan, upaya membendung persebaran akan semakin mudah.
Sementara Indonesia baru melakukan tes kepada sekitar 47 ribu orang hingga Minggu (19/4). Mufidayati menyebut jumlah itu terlampau sedikit karena hanya 0,017 persen dari total penduduk Indonesia.
"Kita angkanya paling rendah dibanding negara-negara yang lain jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini memprihatinkan," tuturnya.
Sebelumnya, IDI menyatakan angka kematian akibat virus corona (Covid-19) di Indonesia melebihi angka 1.000 orang. IDI mengatakan selama ini kematian pasien dalam pengawasan (PDP) corona tidak dicatat. Padahal banyak PDP yang dinyatakan positif corona beberapa waktu setelah meninggal dunia. **(Red/CNN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar