Jakarta RedaksiManado.Com Hari ini Indonesia memperingati Hari Maritim
Nasional. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman berharap momen ini
menjadi tonggak kebangkitan Indonesia di laut.
“Kita lupa jika 75 persen wilayah Indonesia adalah laut. Sudah
berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,” kata Luhut dalam
keterangan tertulis, Sabtu 23 September 2017.
Presiden pertama RI Soekarno menetapkan 23 September sebagai Hari
Maritim Nasional. Penetapan dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Nomor 249/1964. Soekarno mencetuskan ini karena dia bertekad menjadikan
Indonesia berjaya sebagai negara maritim.
Selama 50 tahun berselang, keinginan Soekarno ini kembali digaungkan pemerintahan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satu tonggaknya adalah membentuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman pada 2014.
Kementerian ini menjadi motor Jokowi-JK untuk mewujudkan visinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan," kata Luhut.
Selama tiga tahun terakhir, Luhut mengatakan sumber daya laut sudah dimanfaatkan secara produktif. Di antaranya kebijakan tol laut. Pemerintah membuka jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. “Hasilnya sudah terlihat. Misalnya, ada perubahan harga di Indonesia timur. Sekitar 15-20% harga terkoreksi,” kata dia.
Saat ini, kata dia, pemerintah juga tengah membangun 30 basis logistik di sejumlah daerah terpencil. Pembangunan ini sebagai upaya membuat keseimbangan harga antara pusat dan daerah.Capaian lain di bidang kemaritiman adalah menambah stok ikan. Gencarnya upaya memberantas penangkapan ikan ilegal membuat stok ikan di Indonesia melimpah.
"Kita bisa mudah menangkap ikan dan bisa diproses lebih banyak,” bebernya. Namun, Luhut mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah di sektor laut.
Luhut meyakini laut akan menambah penerimaan negara, terutama jika pariwisata. "Kontribusi pariwisata laut terhadap APBN bisa semakin bertambah," katanya. Pada 2019 pemerintah menargetkan bisa manarik kunjungan 21 juta wisatawan dan meraih pendapatan minimal USD25 miliar dari sektor pariwisata.
Namun, Luhut juga sadar masih banyak pekerjaan pemerintah untuk membenahi sektor kelautan. Untuk itu, ia meminta masukan masyarakat agar sektor kelautan benar-benar bisa dikelola maksimal. "Mari kita bahu-membahu membuat negara kepulauan terbesar dunia ini menjadi salah satu mercusuar yang akan menerangi banyak orang dan membuat rakyatnya sejahtera," kata dia.(TL)
Selama 50 tahun berselang, keinginan Soekarno ini kembali digaungkan pemerintahan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satu tonggaknya adalah membentuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman pada 2014.
Kementerian ini menjadi motor Jokowi-JK untuk mewujudkan visinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan," kata Luhut.
Selama tiga tahun terakhir, Luhut mengatakan sumber daya laut sudah dimanfaatkan secara produktif. Di antaranya kebijakan tol laut. Pemerintah membuka jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. “Hasilnya sudah terlihat. Misalnya, ada perubahan harga di Indonesia timur. Sekitar 15-20% harga terkoreksi,” kata dia.
Saat ini, kata dia, pemerintah juga tengah membangun 30 basis logistik di sejumlah daerah terpencil. Pembangunan ini sebagai upaya membuat keseimbangan harga antara pusat dan daerah.Capaian lain di bidang kemaritiman adalah menambah stok ikan. Gencarnya upaya memberantas penangkapan ikan ilegal membuat stok ikan di Indonesia melimpah.
"Kita bisa mudah menangkap ikan dan bisa diproses lebih banyak,” bebernya. Namun, Luhut mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah di sektor laut.
Luhut meyakini laut akan menambah penerimaan negara, terutama jika pariwisata. "Kontribusi pariwisata laut terhadap APBN bisa semakin bertambah," katanya. Pada 2019 pemerintah menargetkan bisa manarik kunjungan 21 juta wisatawan dan meraih pendapatan minimal USD25 miliar dari sektor pariwisata.
Namun, Luhut juga sadar masih banyak pekerjaan pemerintah untuk membenahi sektor kelautan. Untuk itu, ia meminta masukan masyarakat agar sektor kelautan benar-benar bisa dikelola maksimal. "Mari kita bahu-membahu membuat negara kepulauan terbesar dunia ini menjadi salah satu mercusuar yang akan menerangi banyak orang dan membuat rakyatnya sejahtera," kata dia.(TL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar