Laskar Manguni Indonesia Usul Perda Budaya, DPRD Sulut Segera Tindaklanjuti

Laskar Manguni Indonesia di Ruang Paripurna DPRD Sulut

REDAKSIMANADO.COM, SULUT – Ratusan orang dari Ormas Laskar Manguni Indonesia (LMI) menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk usulan Peraturan Daerah (Perda) Budaya di DPRD Sulut, Jumat (4/3/2016) sekitar pukul 17.00 Wita.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang, Anggota Komisi I, James Tuuk dan Rocky Wowor serta Sekretaris Komisi IV, Fanny Legoh menerima LMI di ruang paripurna.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Menerima Ormas LMI

Dimana usulan Perda Budaya itu disampaikan Tonaas Wangko LMI Sulut, Hanny Pantouw didampingi Tonaas Tua Wangko, Dicky Maengkom.

Dikatakan Hanny Pantouw, LMI secara khusus untuk kemajuan Sulawesi Utara yaitu masalah keamanan, sosial masyarakat yang paling penting adalah masalah budaya. “Karena kita orang berbudaya, maka kita harus peduli, kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi,” kata Hanny Pantouw.

Diharapkannya pada lembaga DPRD Sulut supaya bisa melahirkan Perda Budaya agar nuansa daerah bisa dirasakan di Sulawesi Utara. “Apalagi Perda ini akan muncul di era kepemimpinan Andrei Angouw. Ini merupakan hal yang luar biasa,” kata Pantouw.

Ketua DPRD Sulut Foto Bersama Ormas LMI

Ditambahkannya, LMI juga meminta agar ornamen-ornamen Kultural Bosami (Bolaang Mongondow, Sangihe Talaud dan Minahasa) harus ada dalam bangunan-bangunan di Sulut.

“Baik itu di Gedung Pemerintahan, Perusahaan Swasta, Hotel-hotel dan Bandara Sam Ratulangi harus ada ornamen Kultural Bosami. Burung Manguni, Tari Kabasaran atau apapun yang menjadi ornamen Kebudayaan di Sulawesi Utara,” ujarnya.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Tonaas Wangko Hanny Pantouw

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyambut baik usulan tersebut, dan mengatakan bahwa, usulan dari pada ormas LMI akan disampaikan pada Badan Legislasi (Baleg) untuk ditindak lanjuti dan dimasukkan dalam Prolegda.

“Usulan dari pada bapak-bapak tersebut, akan kami sampaikan pada Badan Legislasi untuk ditindak lanjuti dan untuk dimasukan dalam Prolegda,” kata Angouw.

(adv)