Dalam sambutannya Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc saat membuka kegiatan secara resmi mengatakan bahwa penataan kepegawaian harus menjadi salah satu prioritas utama dalam menciptakan clean and good goverment serta pelayanan yang prima sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat, ASN harus menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik melalui penyelenggaraan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dilandasi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945.
“Kepada PD yang berwewenang dalam hal ini BKPPD Kota Tomohon serta Tim Penilai Kinerja Daerah (TIPEKIDA) agar mampu melaksanakan fungsinya secara professional dalam melakukan kajian serta proses penjatuhan hukuman disiplin, ketegasan harus dibutuhkan namun tetap berdasarkan pada ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari” kata Lolowang.
“Diharapkan kepada pejabat Pemkot Tomohon dapat mematuhi serta mengikuti mekanisme yang berlaku dalam pemberian hukuman disiplin di PD masing-masing, saat ini Pemkot Tomohon melalui instansi atau tim yang diberikan wewenang, sementara melakukan proses administrasi penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi serta pelanggaran lainnya yang bersifat pelanggaran berat, sedang maupun ringan” ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tomohon Drs Daniel E Pontonuwu dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian bagi pengelola kepegawaian setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
Turut hadir, Asisten Umum Setda Kota Tomohon Ir Corry Caroles, para staf ahli, Kepala dan Sekretaris PD serta kasubag pengelola kepegawaian dan staf pengelola kepegawaian di setiap perangkat daerah.**(abd3505)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar