TOMOHON, RedaksiManado.Com -– Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing perekonomian daerah, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tomohon melalui Pansus Melaksanakan Focus Group Discusion (FGD) terkait ranperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Daerah Kota Tomohon bersama dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Senin, 12 Februari 2018 bertempat diruang rapat paripurna DPRD Kota Tomohon
FGD dipimpin oleh Piet Pungus , SPd (ketua pansus), didampingi Harun Lullulangi (wakil ketua pansus) dan anggota anggota pansus Michael lala, Ir.Jimmy wewengkang, Erens Kereh, AMKL, Syenni Supit, Santi Runtu, James Kojongian, ST dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait antara lain Kepala dinas DPMPTSP Nova Rompas, kadis tenaga kerja Jeane Bolang, kadis koperasi dan UKM Jane Mendur, kadis pertanian dan perikanan Vonny Pontoh, kadis perdagangan dan perindustrian Rudy Lengkong, kabag hukum Denny Mangundap, dan dihadiri juga oleh tokoh tokoh masyarakat, pengusaha, ukm dan usaha kecil, serta koperasi koperasi.
Menurut Pungus "Maksud dari kegiatan ini yaitu untuk meminta masukan masukan dari perangkat daerah terkait dan juga dari pelaku pelaku ekonomi yang hadir serta dari tokoh masyarakat dalam melengkapi ranperda yang sementara dibahas."
Sementara menurut Harun Lulllangi "yang menjadi dasar hukum dari ranperda ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 176 dinyatakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan." (Nal)
FGD dipimpin oleh Piet Pungus , SPd (ketua pansus), didampingi Harun Lullulangi (wakil ketua pansus) dan anggota anggota pansus Michael lala, Ir.Jimmy wewengkang, Erens Kereh, AMKL, Syenni Supit, Santi Runtu, James Kojongian, ST dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait antara lain Kepala dinas DPMPTSP Nova Rompas, kadis tenaga kerja Jeane Bolang, kadis koperasi dan UKM Jane Mendur, kadis pertanian dan perikanan Vonny Pontoh, kadis perdagangan dan perindustrian Rudy Lengkong, kabag hukum Denny Mangundap, dan dihadiri juga oleh tokoh tokoh masyarakat, pengusaha, ukm dan usaha kecil, serta koperasi koperasi.
Menurut Pungus "Maksud dari kegiatan ini yaitu untuk meminta masukan masukan dari perangkat daerah terkait dan juga dari pelaku pelaku ekonomi yang hadir serta dari tokoh masyarakat dalam melengkapi ranperda yang sementara dibahas."
Sementara menurut Harun Lulllangi "yang menjadi dasar hukum dari ranperda ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 176 dinyatakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan." (Nal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar