Terkait Pembentukan Badan Narkotika, Komisi I DPRD Tomohon Konsultasi Kemenpan-RB

TOMOHON, RedaksiManado.Com - Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bahan adiktif lainnya di Indonesia.

Keberadaan kota Tomohon yang berada di posisi strategis untuk dijadikan tempat peredaran narkotika sehingga bisa merusak citra religius yang selama ini melekat serta sebagai kota pendidikan yang banyak berkumpulnya pendatang dari berbagai daerah yang bisa menyebabkan tumbuh suburnya peredaran narkotika.

Terdorong akan hal ini Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melaksanakan Konsultasi ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Jumat, 10/11/17 dengan materi "Pembentukan Badan Narkotika" di Kota Tomohon

Rombongan Kunker yang dipimpin ketua Komisi I DPRD Kota Tomohon Ir Jimmy Wewengkang didampingi Santi Runtu (wakil), Djemmy Sundah, se (sekretaris), James Kojongian, ST (anggota) juga didampingi staf DPRD Erny Palandi,SH dan Helda Lantang dan diterima oleh Ibu Herda Imban, SH Kaabid pada Deputy bidang kelembagaan dan Tatalaksana

Menurut Jimmy "Konsultasi kali ini agar DPRD Kota Tomohon mendapat bahan dan informasi dalam rangka kami mendorong / menopang eksekutif agar bisa menfasilitasi dan membantu terbentuknya badan narkotika kota Tomohon sebagai bentuk keseriusan bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkotika di Kota Tomohon" 

"Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, dimungkinkan membentuk Badan Narkotika Nasional tingkat Kota seebagaimana sudah diatur dalam peraturan kepala BNN no 5 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan instansi vertikal dimana harus terdapat ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dihibahkan ke instansi vertikal di lingkungan BNN" Tutup Politisi Partai Demokrat Ini  ***(Nal15/11)