‘’benar, bahwa pihak sekolah belum mengantongi SK bupati untuk bendaharanya. Soal kenapa BOS tahap pertama sudah disalurkan, karena waktu itu masih menggunakan SK bupati yang lama. Tapi, untuk pencaira tahap ke dua harus menggunakan SK bupati yang baru,” jelasnya.
Fietber kembali menjelaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 ini dianggarkan melalui APBN dan sesuai petunjuk teknis (Juknis) langsung dikirim kerekening sekolah.
“Jadi dananya tidak melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena langsung ke rekening sekolah. Tapi pencairannya harus dilakukan oleh bendahara sekolah yang diangkat dengan SK bupati,” paparnya.
Ia juga kembali menekankan bahwa proses penyaluran BOS tahun 2017 tak seperti tahun-tahun sebelumnya. “Hal ini sudah diketahui oleh semua pimpinan sekolah,” katanya.
Menurutnya, persyaratan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Christiany Eugenia Paruntu melalui Sekretaris Daerah Drs Danny H Rindengan. “Sedang dalam proses. Makanya, sekali sudah masuk masa libur panjang, para guru dan kepala sekolah tetap bolak-balik di sekolah, menunggu kabar penyaluran BOS,’’ jelasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Minsel Drs Bert R Lengkong mengaku heran kalau BOS triwulan kedua tahun 2017 belum juga disalurkan. ‘’Memang, saat ini penyaluran BOS harus sesuai dengan mekanisme baru yang berlaku. Namun, pihak Disdikpora harus bergerak cepat mencarikan solusi terbaik supaya para kepala sekolah sudah bisa membayar hutang semasa USBN/US dan UNBK/UNKP tahun 2017,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar