Pemkab Mitra Sepakati Perubahan NPHD Dana Hibah Dengan KPU Mitra

MITRA, RedaksiManado.Com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam hal ini Bupati James Sumendap SH, tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), terkait dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mitra Drs Ascke Benu MSi, di Tombatu.

Menurut Benu, penandatangan perubahan NPHD tersebut sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh KPU pusat. “Perubahan NPHD ini berkaitan dengan adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh KPU,” kata Benu. Lanjut dijelaskannya perubahan NPHD sesuai pasal 9 ayat 3 dimana apabila pihak kedua melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana hibah daerah dimaksud, pihak kedua (KPU) wajib mendapatkan persetujuan dari pihak pertama (Pemkab).
Lebih lanjut Benu menjelaskan jika ada perubahan sesuai aturan yang ada maka pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama dan hal tersebut tidak akan mengganggu tahapan Pilkada.
“Berdasarkan aturan baru yang dikeluarkan oleh KPU, kami cukup memberitahukan kepada Pemkab jika terjadi perubahan, sehingga tidak mengganggu tahapan Pilkada,” ujarnya.

Aturan yang dimaksud menurut Benu yakni Keputusan KPU Nomor 80/kpts/KPU/Tahun 2017, tentang perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 43/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Juga Keputusan KPU Nomor 81/kpts/KPU/Tahun 2017 tentang perubahan Keputusan KPU Nomor 44/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Kegiatan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sementara itu Bupati James Sumendap berharap dengan adanya perubahan tersebut, pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai tahapan. “Kami berharap dengan ada perubahan ini, tahapan pelaksanaan Pilkada bisa berjalan sesuai rencana,” terangnya. (AW)