TOMOHON, RedaksiManado.Com - Ormas atau organisasi Masyarakat menurut UU No. 17/ 2013 yang telah disempurnakan melalu Perppu No 2/2017 tentang Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, (data Kominfo) yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.
Terdorong akan hal ini Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, jumat, 20/10/17 Melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) lanjutan yang dipimpin wakil ketua DPRD Kota Tomohon Caroll J.A Senduk SH ke Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Pusat (Jakpus), Dengan materi “Peran Organisasi Masyarakat (ormas) Dalam Pembangunan,“ dan di terima Oleh Kasubid Kewaspadaan Bpk. Parulian dan kasubbag Tata Usaha Ibu. Eni Suhaeni.
"Kunker ini dimaksud agar DPRD Kota Tomohon dapat tambahan pengetahuan dan informasi bagaiman membina dan memberdayakan ormas sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan didaerah dan mencegah lahirnya ormas berpaham radikal" Ujar Senduk yang juga ketua PDI-P Kota Tomohon
sementara itu Ir. Jimmy Mewengkang (Ketua Komisi I) yang didampingi Santi Runtu (Wakil Ketua), Djemmy Sundah (sekretaris), James Kojongian, ST (anggota), Chen Mongdong (anggota) "Melalui Kunker kali ini komisi I DPRD Kota Tomohon mendapat kiat-kiat baru dalam membina ormas di Tomohon terlebih menghadapi ormas radikal bersama mitra kerja Kesbangpol sehingga dalam penyusunan APBD 2018 kami akan mengaktualisasikan melalui dukungan DPRD baik dari segi rencana kerja maupun badget"
"Ormas mendapat perhatian serius dari DPRD Tomohon karena letak strategis kota Tomohon yang berpotensi tempat berkembangnya ormas radikal sehingga pembinaan dan pemberdayaannya harus lintas sektoral dan terpadu" Tutup Anggota DPRD dari Partai Demokrat ini ***(Nal29/10)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar