Walikota Tomohon dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kota Tomohon Ir H.V.Lolowang mengatakan
Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LPPD kepada pemerintah selambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,kata Lolowang.
"LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggara pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.
LPPD merupakan salah satu indikator evaluasi pemerintah pusat akan jalannya roda pemerintahan yg ada baik di tingkat propinsi, kabupaten maupun kota.hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2018 juga dapat mempengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2018.LPPD Kota Tomohon tahun 2017 yg disampaikan pada bulan maret 2018, Pemkot Tomohon berhasil meraih prestasi dimana dari 97 Kota se- Indonesia, Kota Tomohon mendapatkan nilai sangat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri RI yakni dengan skor nilai 3002,"ujar Lolowang.
Sekda Kota Tomohon juga memberikan materi "strategi Pemerintah Kota Tomohon dalam meningkatkan koordinasi pengumpulan data LPPD Kota Tomohon"
Kegiatan dihadiri oleh Narasumber Kasubit Evaluasi Kinerja Wilayah 1 Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri Drs.Faebuadodo Hia, M.Si., narasumber Analis Kinerja Pemda Wilayah 1B Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri Bhram Ario Adhi, SH., Asisten Kesejahteraan Rakyat Drs. O. D. S. Mandagi, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kota Tomohon Klaudius Kalesaran, SH.da pesertanya adalah para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Jajaran Pemkot Tomohon, serta pegawai yang ditugaskan menyusun data LPPD dari masing2 Perangkat Daerah/Bagian.**(abd3502)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar