TOMOHON, RedaksiManado.Com - UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan mengamanatkan pemanfaatan Data Kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif adalan untuk pelayan publik, Perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.
Berdasarkan Hal Ini Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tomohon mengadakan konsultasi ke Dirjen Dukcapil Kementrian dalam negeri dengan materi klarifikasi jumlah penduduk kota Tomohon untuk keperluan tahapan penyusunan APBD TA 2019, Rabu 7/03/18
Konsultasi di pimpin oleh Ketua DPRD kota Tomohon Ir. Miky Wenur, di dampingi oleh Youddy Moningka (wakil ketua DPRD), Caroll Senduk (wakil ketua DPRD), Jimmy Wewengkang (ketua komisi 1 ), Katherina Polii (anggota DPRD). F. F. Lantang (sekretaris DPRD )Konsultasi di terima oleh Joko Suyanto (ketua Perbarindo).
Menurut Joko "Penyajian data kependudukan berskala provinsi (pasal 6 UU NO. 24 Tahun 2013)dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota (pasal 7 UU NO. 24 Tahun 2013) berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri."
"Data Kependudukan diterbitkan secara berkala, untuk skala Nasional, skala Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan per semester yaitu semester pertama diterbitkan Juni dan semester kedua diterbitkan Desember setiap tahun kelender." Tambah Joko Joko
Sementara Menurut Wenur kepada redaksimanado.com "Konsultasi ini dilaksanakan karena tidak lama lagi DPRD Kota Tomohon akan memulai tahapan penyusunan APBD 2019 sehingga perlu mengetahui pasti data kependudukan kota Tomohon dari sumber yang benar dan jelas yakni Dirjen Dukcapil Kemendagri" **(Nal27-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar