RedaksiManado.Com - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera-Jawa Partai Golkar, Nusron Wahid menegaskan, Pansus Angket DPR harus dihentikan. Sebab, hal tersebut tidak ada hubungannya dalam mendukung pemberantasan korupsi.
"Pansus KPK itu harus dihentikan. Tidak ada korelasinya keberadaan Pansus KPK dengan pemberantasan korupsi. Jangan terkesan Golkar itu memperkuat Pansus dalam rangka menghalang-halangi pemberantasan korupsi. Apapun yang dilakukan publik tahunya itu," tegas Nusron di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu, (11/10).
Nusron pun heran dengan kondisi di internal Partai Golkar. Sebab, partainya malah mendukung adanya Pansus Angket DPR untuk KPK. "Makanya itu menjadi question mark bagi publik bahwa ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam grand design di internal Golkar dalam rangka komitmen pemberantasan korupsi. Masak kita mau melakukan pemberantasan korupsi malah kita mendukung hak angket KPK," ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron meminta Dewan Pimpinan Pusat memerintahkan kepada fraksi Golkar untuk mencari strategi agar pansus angket tersebut bisa dihentikan. "Karena itu saya katakan di sini, saya minta DPP Golkar memerintahkan kepada fraksi mencari exit strategy dan menghentikan Pansus Angket KPK," lanjutnya.
Selain itu, Nusron berharap, para kader Golkar wajib memiliki kesadaran dalam hal pemberantasan korupsi. Bukan malah bekerja sama untuk melakukan korupsi.
"Tapi selanjutnya harus ada kesadaran yang masif dari kader-kader Golkar untuk cut off position dari perilaku-perilaku koruptif. Ini kan banyak, ada yang eksekutif kayak saya. Ada yang di legislatif. Ini harus punya komitmen yang sama untuk anti terhadap tindakan korupsi. Jangan malah berbondong dan berjamaah korupsi," kata Kepala BNP2TKI ini. [TL]
"Pansus KPK itu harus dihentikan. Tidak ada korelasinya keberadaan Pansus KPK dengan pemberantasan korupsi. Jangan terkesan Golkar itu memperkuat Pansus dalam rangka menghalang-halangi pemberantasan korupsi. Apapun yang dilakukan publik tahunya itu," tegas Nusron di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu, (11/10).
Nusron pun heran dengan kondisi di internal Partai Golkar. Sebab, partainya malah mendukung adanya Pansus Angket DPR untuk KPK. "Makanya itu menjadi question mark bagi publik bahwa ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam grand design di internal Golkar dalam rangka komitmen pemberantasan korupsi. Masak kita mau melakukan pemberantasan korupsi malah kita mendukung hak angket KPK," ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron meminta Dewan Pimpinan Pusat memerintahkan kepada fraksi Golkar untuk mencari strategi agar pansus angket tersebut bisa dihentikan. "Karena itu saya katakan di sini, saya minta DPP Golkar memerintahkan kepada fraksi mencari exit strategy dan menghentikan Pansus Angket KPK," lanjutnya.
Selain itu, Nusron berharap, para kader Golkar wajib memiliki kesadaran dalam hal pemberantasan korupsi. Bukan malah bekerja sama untuk melakukan korupsi.
"Tapi selanjutnya harus ada kesadaran yang masif dari kader-kader Golkar untuk cut off position dari perilaku-perilaku koruptif. Ini kan banyak, ada yang eksekutif kayak saya. Ada yang di legislatif. Ini harus punya komitmen yang sama untuk anti terhadap tindakan korupsi. Jangan malah berbondong dan berjamaah korupsi," kata Kepala BNP2TKI ini. [TL]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar