"Kita tetap pada posisi tidak akan mengirim wakil. Kita tidak setuju dengan angket KPK," kata Didik saat dihubungi, Kamis (18/5).
Fraksi Demokrat beralasan masih banyak cara untuk mengoreksi dan mengawasi kinerja KPK agar tetap menjalankan tugas memberantas korupsi dengan profesional selain melalui angket.
"Masih banyak cara dan jalan untuk menguatkan lembaga KPK termasuk mengingatkan, mengoreksi serta melakukan pengawasan terhadap KPK agar tetap kuat dan menjalankan tugas serta komitmennya memberantas korupsi dengan tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, transparan, independen dan akuntabel," tegasnya.
Didik menganggap permintaan Novanto adalah hak politik pribadinya. Fraksi Demokrat menghormati setiap pandangan dari fraksi-fraksi baik yang menolak atau pun menyetujui angket KPK. "Tentu posisi kami hanya bisa menghormati hak konstitusional beliau. Kami tidak tahu apa yang melandasi dan dipertimbangkan beliau. Pastinya semua hak anggota dijamin oleh UU sepanjang memedomani apa yang diatur oleh UU," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto membacakan pidato pembukaan masa sidang ke V tahun 2016-2017 pada rapat paripurna hari ini. Dalam pidatonya, Setnov, sapaan akrabnya ini menyoroti soal pembentukan angket KPK. Novanto mengatakan pimpinan DPR mendorong agar proses pembentukan (Panitia Khusus) angket KPK harus segera ditindaklanjuti.
"Pada rapat paripurna sebelumnya, sesaat sebelum pidato penutupan masa persidangan IV tanggal 28 April 2017, DPR telah menyepakati pembentukan Panitia Khusus Angket KPK. Pada Kesempatan ini Pimpinan DPR mendorong agar proses selanjutnya segera ditindaklanjuti," kata Novanto. [Alen]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar