"Mohon maaf Pak Gubernur, teman-teman. Saya bukannya mau menghambat, tapi menunda dululah pemekaran daerah otonomi baru. Per hari ini yang mendaftar minta segera dibentuk daerah otonomi baru sudah mencapai 237 daerah," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di depan ratusan peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan dari 17 provinsi se-Indonesia Timur yang juga dihadiri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di Hotel Clarion, Makassar, Selasa (28/2).
Tjahjo Kumolo membeberkan cara tak lazim yang dilakukan beberapa daerah demi memenuhi syarat dimekarkan. Di antaranya jumlah penduduk dalam sebuah kabupaten di-mark up menjadi 10 ribu jiwa, padahal penduduknya tidak sampai 5.000 jiwa. Lalu jumlah SKPD sama dengan daerah tingkat dua yang penduduknya di atas satu juta jiwa.
Menurutnya, setiap daerah memang punya hak untuk mengusulkan pemekatan daerah, namun harus juga perhatikan aspek lain. Jangan hanya lihat sisi pemerintahnya saja, tetapi lihat juga bagaimana dengan instansi-instansi lain.
Dicontohkan di Provinsi Gorontalo itu ada lima kabupaten dan satu kota. Di sana hanya ada satu Kodim merangkap di enam daerah yang ada. Lalu Kapolresnya ada yang merangkap di tiga kabupaten, ada di empat kabupaten.
Contoh lain lagi, di NTT ada Kejaksaan Negeri yang hanya diisi Kajari saja, karena memang belum ada staf. Belum lagi pengadilan di Papua dan sebagainya.
Sementara bicara tentang daerah perbatasan, Tjahjo Kumolo mengatakan pembangunannya sudah selesai. Wajah perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga sudah 500 persen jauh berbeda.
"Kalau dulu warga negara kita yang berfoto-foto di perbatasan negara tetangga, sekarang warga negara tetangga yang berfoto-foto di perbatasan Indonesia," kata Tjahjo Kumolo.
Dia menyebutkan kalau dirinya sudah berkeliling di semua daerah perbatasan di Indonesia mulai dari pulau terluar Aceh, Pulau Natuna, Kepulauan Riau, pulau terluar di Kabupaten Berau, Sangir Talaud, Kabupaten Belu hingga pulau yang berdekatan dengan Darwin.
"Pembangunan daerah perbatasan kita Desember 2016 lalu sudah selesai dan tahun ini dilengkapi dengan asrama tentara, kapolseknya, puskesmas, sarana untuk urusan imigrasi, bea cukai, pasar tradisional, energinya, telekomunikasinya. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini selesai semua karena ancaman di daerah perbatasan ini juga penting," pungkas Tjahjo. [Alen]
