Jakarta, RedaksiManado.Com - Forum Umat Islam (FUI) berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, menuntut pencopotan Basuki T Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI. Belum juga aksi berlangsung sudah berseliweran isu-isu tak sedap.
Kali ini menyasar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Beredar poster di media sosial menampilkan gambar Gatot dan tokoh-tokoh ulama mengundang massa untuk ikut aksi damai pada 21 Februari.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto langsung meluruskan informasi tersebut. Dia mengingatkan agar warga tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang muncul di media sosial.
" Berita itu hoax, tidak benar dan berita bohong," tegas Wuryanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/2).
Sebelumnya, Koordinator aksi FUI, Andi Hasbi menyebut rencana demo ini membawa empat isu besar. Poin terpenting, meminta DPR agar mendesak Kementerian Dalam Negeri melakukan pencopotan terhadap Ahok.
"Tidak ada perintah pendudukan DPR, unjuk rasa saja. Kita larang pendudukan, itu rumah rakyat, menyuarakan aspirasi," kata Andi kepada merdeka.com, Sabtu (18/2).
Terkait pemilihan lokasi aksi, Andi menyebut DPR merupakan lembaga punya kekuatan memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Ini gagal pahamnya menteri dalam negeri soal pemecatannya Ahok," terangnya. ***[Red]
Kali ini menyasar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Beredar poster di media sosial menampilkan gambar Gatot dan tokoh-tokoh ulama mengundang massa untuk ikut aksi damai pada 21 Februari.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto langsung meluruskan informasi tersebut. Dia mengingatkan agar warga tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang muncul di media sosial.
" Berita itu hoax, tidak benar dan berita bohong," tegas Wuryanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/2).
Sebelumnya, Koordinator aksi FUI, Andi Hasbi menyebut rencana demo ini membawa empat isu besar. Poin terpenting, meminta DPR agar mendesak Kementerian Dalam Negeri melakukan pencopotan terhadap Ahok.
"Tidak ada perintah pendudukan DPR, unjuk rasa saja. Kita larang pendudukan, itu rumah rakyat, menyuarakan aspirasi," kata Andi kepada merdeka.com, Sabtu (18/2).
Terkait pemilihan lokasi aksi, Andi menyebut DPR merupakan lembaga punya kekuatan memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Ini gagal pahamnya menteri dalam negeri soal pemecatannya Ahok," terangnya. ***[Red]
