BITUNG, RedaksiManado.Com – Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban memimpin jalannya Rapat pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP (aparat pengawas intern pemerintah) digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) kantor Walikota Bitung, Selasa (9/1).
Dalam sambutannya Lomban menegaskan tentang pentingnya setiap SKPD untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan baik dari BPK RI maupun APIP pada tahun lalu dalam rangka peningkatan kinerja di awal tahun 2018.
“Dalam rapat perdana di tahun ini, nanti harus ada target penyelesaian. Sehingga kita tidak datang sekedar berkumpul dan mendengar, melainkan setelah ini ada tindak lanjut, apa yang harus dilakukan dalam rangka realisasi atas hasil pemeriksaan tersebut.” Tegas Lomban didampingi Sekertaris Daerah Kota Bitung Audy Pangemanan.
Target yang harus dicapai, lanjut Lomban, di bulan Februari minimal sudah harus 80%, sehingga awal Maret tahun 2018 sudah capai 100%. Hal ini penting, karena capaian tindak lanjut dari setiap SKPD yang ada sesuai dengan laporan dari Inspektorat masih sangat minim.
Pada kesempatan itu juga, ia mengingatkan pentingnya keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap SKPD dalam rangka sosialisasi dan informasi bukan hanya kepada masyarakat yang datang melainkan juga untuk mengingatkan setiap individu ASN terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
“Ditargetkan pada enam bulan kedepan semua SKPD sudah mempunyai SOP, dan dikembangkan bukan hanya lewat baliho melinkan memanfaatkan perangkat elektronik seperti tv LCD untuk menayangkan SOP tersebut.” Ujar Lomban.
Lomban berharap kedepan dalam rangka efisiensi waktu, berbagai rapat terkait dengan evaluasi baik PAD PBB dan EPRA juga dari pihak Inspektorat kota Bitung dapat disatukan serta dijadwalkan di waktu yang tepat.
Rapat tersebut turut dihadiri Inspektorat kota Bitung Rayne Suak, para Asiaten, para pejabat dan ASN lingkup pemkot Bitung.(PP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar