RedaksiManado.Com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan penggunaan hak
angket kasus e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi
partai politik dan anggota-anggota dewan. Menurut Fahri, hak angket
dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama
tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri.
"Menurut
saya itu perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya
nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa
lalu," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan,
Usulan
Fahri didukung koleganya Fadli Zon. Fadli menjelaskan, hak angket bisa
terealisasi asalkan nama-nama anggota DPR yang disebut dalam persidangan
mendukung. Namun, kata Fadli, hak angket bisa terwujud asalkan
mendapatkan dukungan dari 25 anggota DPR minimal dari dua fraksi dan
juga harus disetujui oleh 50 persen plus 1 anggota DPR yang hadir dalam
rapat paripurna.
Namun, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan
nampaknya kurang sepakat dengan usulan Fahri Hamzah. Menurutnya, dalam
kacamata objektif hak angket dan interpelasi memiliki tujuan untuk
mengkritisi fungsi pemerintahan secara konstitusional.
"KPK ini
kan suatu komisi atau lembaga yang dibuat oleh DPR sendiri kalau
diangketkan maka yang ditujukan adalah siapa? Kalau menurut saya maka
kita hormati saja proses sidangnya," katanya di Gedung DPR, Jakarta,
Rabu (15/3).
Menurutnya, ketimbang menggulirkan hak angket, lebih
baik pertanyaan-pertanyaan seputar masalah kasus e-KTP dibahas antara
KPK dengan mitra kerja di DPR yakni Komisi III.
"Itu lebih tepat
kalau diarahkan kepada mitra kerjanya, dalam hal ini Komisi III. Tapi
kalau diangketkan, misalnya ada usul angket yang diangketkan siapa? Yang
dikritisi siapa?," tanyanya.
Sejumlah fraksi di DPR pun kurang setuju dengan usulan angket e-KTP. Salah satunya fraksi PPP di DPR.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai hak angket kasus korupsi
e-KTP tidak perlu didorong untuk mempertanyakan masuknya nama-nama
anggota DPR dan petinggi partai dalam dakwaan dua mantan pejabat
Kemendagri. Instrumen yang bisa digunakan untuk mendalami kasus e-KTP
bisa melalui rapat kerja Komisi III dengan KPK.
Hal senada
dilontarkan oleh fraksi Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang
juga anggota Komisi I DPR Syarief Hasan menilai usulan hak angket kasus
korupsi e-KTP yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah belum
diperlukan.
Syarief meminta pengusul dan fraksi-fraksi partai
politik untuk fokus kepada usulan angket yang tengah didorong, semisal
angket pengangkatan kembali Basuki T Purnama sebagai Gubernur DKI
Jakarta.
Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) akan
mengkaji terlebih dahulu urgensi dan target usulan dari penggunaan hak
angket korupsi e-KTP. Usulan hak angket e-KTP digulirkan oleh Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah. [TL]
Kategori: berita utama Nusantara
Penulis: Redaksi Manado 2017
RedaksiManado.Com : Situs Media Online yang menyajikan berita secara umum baik Internasional, Nasional dan Khususnya di Sulawesi Utara
FansPage
iklan dalam
kunjungan 30 hari terakhir
Entri yang Diunggulkan
Popular Posts
-
Tomohon ,RedaksiManado.com~Personel Polsek Tombariri dan Pos PAM Tombariri pada Minggu (14/5/24), berhasil menangkap residivis kasus pencuri...
-
Minsel, Redaksiamanado || Dugaan pencemaran limbah minyak SPBU Kapitu kian meresahkan masyarakat, Pasalnya berbagai kompalin terus dilayan...
-
Tomohon ,Redaksimanado.com~Duel maut dengan senjata tajam dan mengakibatkan meninggal dunia, yang terjadi di kelurahan Pangolombian bebera...
-
Tomohon, RMC - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujua...
-
Tomohon ,RedaksiManado.com~Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju(KIM), pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabo...
-
Tomohon ,Redaksimanado.com~Partai Golkar Kota Tomohon menyatakan kesiapan mengikuti kampanye yang secara resmi dimulai pada 28 November 2023...
-
JAKARTA, RMC - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupa...
-
RedaksiManado.Com - ABH (46), menegaskan, tidak akan mencabut laporannya di Polresta Solo terkait kasus dugaan perselingkuhan yang dilak...
-
REDAKSIMANADO.COM, KOMBI - Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4.3...
-
REDAKSIMANADO.COM - Bagi kamu yang sudah terbiasa minum air kelapa muda tentu ini akan jadi hal yang beruntung. Sebab ada manfaat air kelapa...
Arsip Blog
-
▼
2017
(5717)
-
▼
Maret
(742)
-
▼
Mar 16
(22)
- Agus Sylvi Bebaskan Pendukungnya, Untuk Pilkada DK...
- BNI Tawarkan E-Comers Kepada Pemerintah Kota Tomohon
- Unima Harus Menjadi Polopor Pengembangan Kreativit...
- Mangala: KLA Di Minahasa Penting Untuk Perlindunga...
- Inspektorat Warning Pejabat Mitra, Batas akhir pem...
- Pemkot Tomohon Seriusi Pembangunan Taman Wisata Alam
- Banjir 'cibiran' Usulan Hak Angket e-KTP DPR-RI
- 25 Kawasan Pemukiman di Manado Masih Kumuh
- MK Mulai Gelar Sidang Maraton Sengketa Pilkada Ser...
- Kursi SVR ‘Digoyang’, Wurangian :DPD II Golkar Bit...
- Kabag Humas Dan Protokoler Setdakab Talaud Berikan...
- Pemkot Tomohon Sosialisasikan Tata Cara Pemberian ...
- Pangemanan Resmi Jabat Sekda Kota Bitung
- Tiga Medsos Pemprov Dilaunching Pas Seminar Jurnal...
- Pangemanan Terima Fasilitas Sekda
- Mantan Ketua Komisi II Bantah Terima Duit, Hakim: ...
- Pemkab Sangihe Koordinasi Dengan Surabaya, Optimal...
- Diundang Komnas HAM, GSVL Presentasikan Model Keru...
- INI 3 PEJABAT MINSEL YANG DIPERCAYAKAN CEP-FDW UNT...
- Selisih 3,73 % Kubu Wahidin-Andika Sebut Gugatan R...
- Pemkab Gunung Kidul ‘Berguru’ di Minut
- Lolowang Pimpin Rapat Evaluasi LPPD, Pertahankan S...
-
▼
Mar 16
(22)
-
▼
Maret
(742)
- ► 2018 (3209)
- ► 2019 (2015)
- ► 2020 (1630)
- ► 2021 (365)
- ► 2022 (469)
Recent Comments
Kategori
- Advertorial
- Agama
- Baku Kanal
- berita utama
- Bitung
- Bolmong Raya
- Bupati Minahasa
- Hiburan
- hukrim
- Hukrim Tomohon
- Internasional
- International
- Kesehatan
- Kota Manado
- Kuliner
- Legislatif
- legislatif tomohon
- Minahasa
- Minahasa raya
- minsel
- Minut
- Mitra
- Nusa Utara
- Nusantara
- Olahraga
- Pariwisata
- pen
- Pendidikan
- Peristiwa
- Persatuan Wartawan Indonesia
- Pilkada
- pilkada politikpemerintahan
- Politik Pemerintahan
- politikpemerintahan
- Profil
- Provinsi Sulut
- raya
- ROR RD
- Sangihe
- Sulawesi Utara
- tech
- Tokoh
- Tokoh Peduli Pers
- Tomohon
- tomohon Minahasa
- Wakil Bupati Minahasa