Dalam Video Conference ini membahas mengenai Pemeriksaan LKPD oleh pihak BPK sewaktu Work From Home selama masa tanggap darurat covid-19 dimana masing-masing kepala daerah diberikan pilihan 2 opsi yaitu opsi 1 sesuai ketentuan BPK yaitu BPK melaksanakan pemeriksaan sesuai surat tugas yaitu 20 hari pihak pemerintah daerah siap segala konsekuensi sesuai proses pemeriksaan BPK, atau opsi 2 yaitu entitas menunda pemeriksaan dimana kepala daerah bersama ketua DPRD dan pihak BPK sepakat surat keputusan bersama sepakat menunda dilaksanakan pemeriksaan berikut penyerahan audited sesuai kondisi
Pemerintah Kota Tomohon, Walikota Tomohon saat mendapat giliran menanggapi dengan memilih opsi (1) yg pertama dimana Walikota Tomohon menjelaskan setelah Walikota Tomohon berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Kota Tomohon dan mengambil kesimpulan memilih opsi 1 karena Pemkot Tomohon pada 12 maret 2020 telah menyerahkan LKPD un audited kepada BPK dan siap diperiksa oleh BPK dengan datang ke Kota Tomohon dengan meminta rekomendasi kesehatan dari propinsi Sulawesi Utara bahwa tim BPK yang akan datang dalam keadaan sehat dan baik dan semoga pemeriksaan berjalan dengan baik dan lancar. Walikota Tomohon mendukung apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara yg memilih opsi 1.Opsi 1 ini juga menjadi pilihan sebagian besar pemda termasuk Propinsi Sulut.
Turut hadir mendampingi Walikota Tomohon Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir. Harold V. Lolowang, M.Sc., Inspektur Kota Tomohon Jeane Bolang, SH., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus Mogi, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon dr. Deesje Liuw, M.BioMed., dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon Drs. Robby Kalangi, SH., MM.**(Abd4103)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar