Tomohon,RedaksiManado.Com - Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berkenaan dengan itu Sekretariat DPRD kota Tomohon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Secara Elektronik Untuk Kelurahan kinilow dan kinilow satu,bertempat di Alang-alang Resto Kakaskasen,senin 25/03/19.
Kegiatan ini dibuka oleh sekretaris DPRD yang diwakili oleh kepala bagian Umun Stenly Mokorimban.SH yang mengatakan dengan diterbitkan perda ini diharapkan implementasi terhadap sistim penerimaan paja daerah secara elektronik dapat diwujutkan dn ini terus disosialisasikan karena Perda ini merupakan landasan hukum yang memuat tatacara sampai dengan sangsi denda maupun pidana.
Adapun Narasumber Dalam kegiatan ini anggota DPRD Erens Kereh dan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, mewakili kaban keuangan kepala seksi perencanaan dan penetapan pajak retribusi daerah Ibu Joice Syulastri
Erens Kereh mengatakan Saat membawakan materi "Tujuan dari Perda Ini adalah pertama. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien; Kedua meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan.
Ketiga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah, dan Keempat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah."
"Dan untuk Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pajak Hotel;,Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. PBB, dan BPHTB" Urai Kereh.
Diakhir Pemaparan Kereh menjelaskan Bagaimana proses suatu perda sejak perencanaan sampai dengan penetapan dimana sudah melalui berbagai pembahasan, konsultasi, studi banding, konsultasi publik sampai dengan fasilitasi dan evaluasi ke provinsi sebelum ditetapkan pimpinan DPRD.**(Nal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar