MINAHASA, RedaksiManado.Com — Saat Bimtek Pengelolaan Dana Hibah Pilkada yang digelar di The Rich Hotel Yogyakarta, 10-12 Oktober 2017 lalu, Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membeberkan baru sekitar 10 persen dari 171 KPU yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018, yang mengikuti prosedur pengelolaan hibah sampai tahap memasukan anggaran hibah dalam revisi DIPA.
Salah satu penyelenggara Pilkada Serentak 2018 yang sudah mengikuti prosedur ialah KPU Minahasa. Demikian dikatakan Sekretaris KPU Minahasa, Meidy Malonda, yang turut hadir mengikuti Bimtek tersebut bersama Meidy Tinangon (Ketua), Wiesje Wilar (Divisi Anggaran), Novita Angela Mamahit (Bendahara), Jimmy Lukas (Operator Keuangan), Deivy Porong (Operator SIMAK BMN).
Menurutnya, setelah menandatangani naskah perjanjian hibah telah selesai melakukan registrasi hibah di Kementerian Keuangan, KPU Minahasa melakukan review anggaran, dan telah tuntas melakukan revisi DIPA. “Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, pasalnya tahap revisi DIPA telah dilaksanakan dengan mulus,”terang Malonda.
Sementara itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman bahwa perencanaan program dan penggunaan anggaran harus konsisten dengan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. “Sejak awal perencanaan, sampai dengan digunakan, sampai dengan dipertanggungjawabkan, anda harus konsisten kebaikannya,”kata Arief.
Karena proses pertanggungjawaban keuangan mempengaruhi kualitas pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Arief pun meminta agar KPU provinsi dan kabupaten/kota, segera menyusun laporan pertanggungjawaban setelah KPU selesai menjalankan program yang sebelumnya telah direncanakan.(Angel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar