Ronny Boham anggota Pansus ditemui sejumlah wartawan mengatakan, pihak eksekutif telah melakukan wanprestasi atas pasal-pasal yang sudah dibahas bersama Pansus dengan eksekutif sebelumnya.
“Pembahasan yang sudah final tersebut setelah dilakukan evaluasi dan fasilitasi di Provinsi tiba-tiba berubah. Ada apa ini? Saya tidak mengerti siapa yang ubah pasal-pasal yang sudah kami bahas sebelumnya,” ujar Boham.
Menurut Boham, sesuai dengan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa fasilitasi Ranperda wajib dilakukan bersama Pansus dan DPR. “Biro Hukum Pemprov Sulut kami minta agar dalam persoalan ini bisa jeli melihat persoalan, jangan menjebak Gubernur,” tegas Boham.
Ketua Pansus Ahmad Safrudin Ila mengaku kaget dengan adanya perubahan point-point yang sudah diatur ini. “Misalnya dalam pasal yang mengatur bahwa susunan manajemen PD Pasar sudah diatur sebelumnya bahwa harus menjalani Fit and Propertest di DPRD, pasal itu justru dihilangkan. Ini bentuk-bentuk pelecehan terhadap kerja keras Pansus,”katanya.
Menurut Ila, jika demikian, sebaiknya tidak usah lagi ada Perda dan cukup dibuatkan Peraturan Kepala Daerah saja.
Sementara itu Assisten II Pemkot Bitung Malton Andalangi setelah dikonfirmasi terpisah mengatakan, pihaknya tidak ingin berdebat lebih jauh dalam rapat Pansus tersebut namun dirinya memastikan akan melakukan penelusuran internal terkait keluhan anggota Pansus ini.
“Tadi sudah saya sampaikan, kami akui ada beberapa kesalahan yang dibuat namun itu akan kami telusuri secara internal dahulu, namun di balik itu, saya pikir Pembentukan PD pasar ini sangat penting,”katanya.(PP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar