Dalam sambutannya Walikota Tomohon mengatakan pengelolaan PAD(Pendapatan Asli Daerah) merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat melakukan pungutan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pajak daerah maupun retribusi daerah.Dalam hal ini diatur dalam UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retrinusi daerah,kata Eman.
"Saya harap seluruh pengelola PAD, untuk terus berinovasi dalam hal pemungutan retribusi sehingga dapat menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.selaku Walikota mengapresiasi pemrintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan juga pihak BPJS Kesehatan yang sudah mempercayakan Kota Tomohon sebagi tuan rumah pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini,"ungkap Eman.
Diketahui alokasi anggaran untuk mendukung program jaminan kesehatan tahun 2020 Rp 13.608.000.000 dan penerimaan pajak rokok TA 2020 berjumlah Rp 4.219.428.675. Maka dapat dipastikan angka pengalokasian 37,5% sudah terlampaui.Dana bagi hasil pajak untuk bulan Oktober dan November 2019 sebesar Rp 1.676.340.743 dan Rp 1.585.413.704.
Pada kesempatan ini pula dilaksanakan penandatangan berita acara kesepakatan secara simbolis antara pemerintah daerah dengan BPJS kesehatan baik dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun dengan pemerintah Kota Tomohon selaku tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini.
Hadir juga Kedeputian BPJS Wilayah SulutenggoMalut Chandra Nurcahyo SKM AAAK, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Viktor Lolowang MSc MTh, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulut Olvie Atteng SE MSi, para Kepala Cabang BPJS Manado, Tomohon dan Tondano, jajaran pemerintah Kota Tomohon, serta para peserta rekonsiliasi dari Kabupaten/Kota se Sulut dan hadirin undangan.**(Abd2803)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar