SULUT, RMC - Komitmen Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah Sulut tak perlu diragukan lagi.
Arahan dari Presiden Joko Widodo yang diterimanya saat mengikuti Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara pada bulan Agustus 2019 lalu langsung diterapkannya.
Orang nomor satu di Sulut ini langsung gerak cepat dengan menggelar rapat penanganan karhutla bersama jajaran Forkopimda di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Senin (16/9/2019).
Dalam rapat, nampak hadir Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Kapolda Sulut Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Hardjanto, Sekdaprov Edwin Silangen serta para bupati dan walikota.
Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menerangkan bencana Karhutla yang terjadi selang bulan Agustus-September 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow (kurang lebih 653 hektar), Bolaang Mongondow Utara (kurang lebih 198 hektar), Minahasa Tenggara (kurang lebih 106,21 hektar) dan daerah lainnya di Sulut harus segera ditangani oleh semua pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota.
“Hal-hal seperti ini saya kira perlu ada dukungan penuh dari pemprov dan seluruh kabupaten/kota karena kalau tidak ada dukungan kepada tim penanganan kebakaran ini saya kira tidak mungkin bisa jalan penuh,” kata Olly.
Menurut Gubernur, Karhutla ini terjadi lantaran cuaca panas akibat musim kemarau. Tambah dia, kondisi ini diperkirakan bakal terjadi hingga bulan Oktober nanti sehingga memerlukan kesepakatan bersama untuk menanganinya.
“Kebakaran ini timbul karena cuaca panas sehingga gampang terbakar. Dan inilah saya kira dalam kesempatan ini saya mengajak supaya kesepakatan kita bersama dalam rangka penanganan karhutla di sini bisa terlaksana,” ucap Olly.
“Misalnya di provinsi nanti kami akan bentuk tim satgas Polda dan Kodam. Juga di kabupaten/kota juga bikin satgas dengan Polres dan Dandim. Nah supaya satgas ini juga bisa menggunakan dana yang sudah kita canangkan satu bulan ini untuk penanganan karhutla, jadi bersama sama kita sharing, tim yang ada di kabupaten/kota kita sharing dari provinsi,” sambung Olly.
Sebagai informasi, ada tiga strategi pengendalian Karhutla yakni : pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
1. Pencegahan
Melalui sistem dan peringatan dini. Manajemen tata air dengan sekat kanal dan embung air. Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan kampanye serta peningkatan kapasitas. Disamping itu penyiapan dan mobilisasi sumberdaya.
2. Pemadaman
Pemadaman darat mandiri oleh Manggala Agni Gabungan : TNI, Polri, MA, MPA, BPBD, RPK Perusahaan Perkebunan/Kehutanan dan Masyarakat. Pemadaman udaha melalui Water Bombing, modifikasi cuaca.
3. Penanganan Pasca Kebakaran
Pengumpulan data dan informasi penegakan hukum dengan pendekatan sistem multidoors rehabilitasi. (SE)
Arahan dari Presiden Joko Widodo yang diterimanya saat mengikuti Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara pada bulan Agustus 2019 lalu langsung diterapkannya.
Orang nomor satu di Sulut ini langsung gerak cepat dengan menggelar rapat penanganan karhutla bersama jajaran Forkopimda di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Senin (16/9/2019).
Dalam rapat, nampak hadir Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Kapolda Sulut Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Hardjanto, Sekdaprov Edwin Silangen serta para bupati dan walikota.
Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menerangkan bencana Karhutla yang terjadi selang bulan Agustus-September 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow (kurang lebih 653 hektar), Bolaang Mongondow Utara (kurang lebih 198 hektar), Minahasa Tenggara (kurang lebih 106,21 hektar) dan daerah lainnya di Sulut harus segera ditangani oleh semua pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota.
“Hal-hal seperti ini saya kira perlu ada dukungan penuh dari pemprov dan seluruh kabupaten/kota karena kalau tidak ada dukungan kepada tim penanganan kebakaran ini saya kira tidak mungkin bisa jalan penuh,” kata Olly.
Menurut Gubernur, Karhutla ini terjadi lantaran cuaca panas akibat musim kemarau. Tambah dia, kondisi ini diperkirakan bakal terjadi hingga bulan Oktober nanti sehingga memerlukan kesepakatan bersama untuk menanganinya.
“Kebakaran ini timbul karena cuaca panas sehingga gampang terbakar. Dan inilah saya kira dalam kesempatan ini saya mengajak supaya kesepakatan kita bersama dalam rangka penanganan karhutla di sini bisa terlaksana,” ucap Olly.
“Misalnya di provinsi nanti kami akan bentuk tim satgas Polda dan Kodam. Juga di kabupaten/kota juga bikin satgas dengan Polres dan Dandim. Nah supaya satgas ini juga bisa menggunakan dana yang sudah kita canangkan satu bulan ini untuk penanganan karhutla, jadi bersama sama kita sharing, tim yang ada di kabupaten/kota kita sharing dari provinsi,” sambung Olly.
Sebagai informasi, ada tiga strategi pengendalian Karhutla yakni : pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
1. Pencegahan
Melalui sistem dan peringatan dini. Manajemen tata air dengan sekat kanal dan embung air. Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan kampanye serta peningkatan kapasitas. Disamping itu penyiapan dan mobilisasi sumberdaya.
2. Pemadaman
Pemadaman darat mandiri oleh Manggala Agni Gabungan : TNI, Polri, MA, MPA, BPBD, RPK Perusahaan Perkebunan/Kehutanan dan Masyarakat. Pemadaman udaha melalui Water Bombing, modifikasi cuaca.
3. Penanganan Pasca Kebakaran
Pengumpulan data dan informasi penegakan hukum dengan pendekatan sistem multidoors rehabilitasi. (SE)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar