MINAHASA, RedaksiManado.Com – Rapat Paripurna DPRD Minahasa, Penetapan Peraturan Daerah Pertanggung jawaban APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 di ruang sidang DPRD Kabupaten Minahasa, Selasa (07/08).
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung,SH dihadiri para anggota Dewan, Pejabat Bupati Drs Royke Mewoh, DEA Sekertaris kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng, SH, MSi. para Asisten, jajaran SKPD dan Kabag, Forkopimda Minahasa, Serta para anggota Dewan.
Saat Membawakan sambutan Bupati mengatakan “ Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Minahasa dalam rangka persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten minahasa tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun 2017 Sangatlah Penting dan Strategis sesuai amanat peraturan perundang-undangan”
Lanjut Mewoh, walau laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2017 dilaksanakan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 tetapi secara institutional dan konstitutional saya sebagai Pj Bupati Minahasa berkewajiban melanjutkan laporan tersebut.
“Kepada dewan yang terhormat. Pertanggung jawaban ini tentu memiliki arti penting dan strategis dalam kesinambungan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di minahasa, dimana APBD selain merupakan bagian dari implementasi strategi pembangunan daerah juga merupakan wujud dari komitmen kita bersama untuk memberikan yang terbaik bagi minahasa tercinta, ada kesan tersendiri yang mewarnai pelaksanaan anggaran di tahun 2017 dimana kabupaten minahasa telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut dari BPK RI,” ucap Bupati Mewoh
Seraya menambahkan Opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ini tentunya memiliki makna strategis sekaligus menjadi pemicu bagi segenap jajaran pemerintah kabupaten Minahasa bersama seluruh stakeholder terkait untuk semakin giat dan semangat dalam mengemban amanah pengabdian membangun tanpa korupsi.
Seraya menambahkan Opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ini tentunya memiliki makna strategis sekaligus menjadi pemicu bagi segenap jajaran pemerintah kabupaten Minahasa bersama seluruh stakeholder terkait untuk semakin giat dan semangat dalam mengemban amanah pengabdian membangun tanpa korupsi.
Di tambahkan Bupati Mewoh, dengan selesainya pembahasan Ranperda ini maka satu lagi tahapan berhasil kita lewati sejalan dengan semangat untuk memberi yang terbaik melalui hasil masyarakat, maka di depan kita semua masih banyak tahapan-tahapan, tugas dan kerja dimana dalam waktu dekat ini kita akn berpacu untuk menyusun rancangan perubahan APBD tahun 2018 yang momentumnya bersamaan dengan proses penyusunan RAPBD tahun 2019.
“Dengan harapan kedepan kemitraan eksekutif khususnya Bupati dan Wakil Bupati baru dan DPRD akan semakin kokoh, aspiratif serta semakin komunikatif, mewujudkan keinginan / harapan rakyat untuk kemajuan Minahasa,” jelasnya.
Dalam akhir sambutannya Pj Bupati Royke H Mewoh DEA. menyampaikan rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang tinggi atas kerjasama yang baik dari pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, dimana hal ini dapat saya rasakan selama kurang lebih enam bulan menjabat Bupati Minahasa. **(Angel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar