Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan, pihaknya membenarkan tidak akan menurunkan secara serentak gaji 13 dan gaji 14. Untuk gaji 13 akan diturunkan pada pengujung Juni atau awal Juli. Sedangkan gaji ke-14 akan turun seminggu sebelum datangnya Lebaran.
"Kalau yang gaji ke-13 tujuannya untuk bantu anak sekolah jadi bisa di pengujung Juni atau awal Juli. Sementara gaji ke 14 namanya THR kita akan berikan sebelum Lebaran. Lebaran kan maju 27 Juni kemungkinan, ya seminggu sebelum Lebaran yang THR," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/5)
Askolani menuturkan, hingga saat ini pihaknya sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dia juga mengatakan kemungkinan belum ada perubahan struktur dari gaji ke-13. "Belum sampai ke sana, intinya kalau ada struktur yang baru gaji ada tiga. Yakni gapok (gaji pokok), tunjangan kinerja, satunya lagi tunjangan kemahalan. Gapok ini kan selain gaji ke- 13 bisa juga ke-12 tetap gapok, "jelasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati menilai, dengan carinya gaji 13 dan 14 dipastikan akan memberi kontribusi positif terhadap konsumsi pemerintah. Bahkan, diyakini akan mengerek pertumbuhan ekonomi (PE). “Efeknya, konsumsi lebih meningkat lagi," katanya.
Apalagi selain gaji 13 dan 14, lanjut Sri, pemerintah juga bisa meningkatkan pengeluaran dari sisi pemberian dana bantuan sosial (bansos) dan belanja modal.
"Belanja modal juga akan naik karena Presiden Jokowi fokus ke infrastruktur. Nanti ada pemberian dana untuk infrastruktur ke beberapa daerah, ke perbaikan jalan yang cukup banyak," jelas Sri.
Kendati memaksimalkan pengeluaran pemerintah, namun harus lebih dahulu mengamankan penerimaan negara untuk kebutuhan pengeluaran kuartal II. Sehingga, kontribusi dari pemerintah pada Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II bisa maksimal.
Dia juga mengatakan, data BPS, pada tiga bulan pertama di tahun ini, pertumbuhan indikator konsumsi pemerintah hanya tumbuh 2,71 persen. Namun mengalami peningkatan realisasi belanja negara, yakni mencapai Rp 400,1 triliun atau sebesar 19,23 persen dari total pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun.
Sementara, berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan negara pada kuartal I lalu mencapai Rp 295,1 triliun atau memenuhi sekitar 16,9 persen dari total penerimaan yang ditargetkan pemerintah Rp 1.750,3 triliun. Penerimaan terpantau lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2016 yang sebesar Rp 247,5 triliun atau 13,9 persen dari total penerimaan Rp 1.784,2 triliun.
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2017 sebesar 5,01 persen dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp 2.377,5 triliun dan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 3.227,2 triliun.
Kontribusi PDB berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 56,94 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 31,56 persen, ekspor 20,5 persen, konsumsi pemerintah 6,58 persen, dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) 1,19 persen. (Tian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar