TOMOHON, RedaksiManado.Com ~ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Ir. Miky JL Wenur menghadiri rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Rabu 21/02/2018.
Kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan pembicara Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Wahyuni, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembamgunan (BPKP) yang diwakili Deputi bidang Pengawasan Penyelengaraan Keuangan Negara Drs Gatot Darmasto dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Fadli Arif.
Dalam pemaparannya, Wakil Ketua KPK mengingatkan para kepala daerah di Sulut agar memiliki kebanggaan terhadap jabatan yang dipercayakan rakyat. Disamping itu, harus membentengi diri supaya tidak terbersit niat untuk melakukan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. "Dalam program Kosurga atau koordinasi, supervisi dan pencegahan, KPK mendorong supaya para kepala daerah mempunyai keberanian serta ada kemauan untuk melaksanakan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jangan sampai ada niat untuk melakukan korupsi. Kesempatan ada disekeliling kita, tetapi niat harus diarahkan ke arah yang baik," tandasnya.
Lanjut dikatakan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi kepala daerah dan Pimpinan DPRD di Sulut harus pula memiliki kemauan dan kemampuan sehingga praktek-praktek korupsi dapat dihilangkan jangan sampai yang marak terjadi didaerah lain jadi disini.
Sementara itu ketua DPRD Kota Tomohon mengatakan bahwa "DPRD terus konsisten melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintah kota Tomohon agar upaya maupun praktek-praktek korupsi dapat dihindari bahkan dihilangkan sebagai wakil rakyat kami tetap selalu komitmen menyelamatkan uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah" Tutur wenur saat diwawancarai (Nal08-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar